Batam, Batamnews - Kepala BP Batam ex-officio, Amsakar Achmad, menyatakan bahwa dirinya belum memikirkan kemungkinan adanya perombakan pejabat di tubuh BP Batam. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah penguatan tata ruang dan mendorong peningkatan investasi di Batam.

"Sampai saat ini, saya tidak berpikir ke arah itu. Karena tata kelola pemerintahan ini setiap tahunnya sudah diperiksa," ujar Amsakar pada Selasa, 18 Februari 2025.

Amsakar menjelaskan bahwa sistem pengawasan di BP Batam telah berjalan dengan baik melalui audit rutin yang dilakukan oleh lembaga negara. Jika ada temuan, langkah tindak lanjut akan diambil sesuai aturan yang berlaku.

"Sudah otomatis akan terbedah dan terdedah di ruang publik mana yang harus kami tindaklanjuti atas temuan tersebut," sambungnya.

Baca juga: Pemko Batam Pastikan Nasib Tenaga Honorer Aman, Targetkan Perekrutan Menjadi PPPK dan Pekerja Paruh Waktu

Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan audit di Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam. Amsakar memperkirakan hasil pemeriksaan tersebut akan segera keluar dalam waktu dekat.

"Kemarin BPK sudah masuk, dan saya kira dalam seminggu ke depan sudah exit meeting. Tinggal mereka melakukan pendalaman terhadap data-data yang sudah terkumpul untuk memberikan catatan tertentu terhadap tata kelola pemerintahan ini," ungkapnya.

Jika nanti ditemukan adanya penyimpangan, Amsakar menegaskan bahwa rekomendasi tindak lanjut dari BPK pasti akan dijalankan.

"Soal yang kemudian perlu tindak lanjut, itu sebenarnya rekomendasi dari BPKP. Sudah pasti akan sampai ke tahap itu. Kalau ada tindakan yang memang disinyalir melanggar aturan, tentu pasti ada tindak lanjutnya," tegasnya.

Amsakar juga menegaskan bahwa kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip good governance dan clean government akan berhadapan dengan proses hukum.

"Siapapun yang membuat sebuah kebijakan yang ternyata tidak sinkron dengan konsep good government dan clean government, pasti akan berhadapan dengan persoalan hukum. Jadi itu hal yang lazim, sudah semestinya," kata dia.

Selain memastikan pengawasan berjalan dengan baik, Amsakar mengaku akan memprioritaskan penataan ruang di Batam. Ia ingin menjaga rencana induk pembangunan warisan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.

"Kita mesti matangkan soal tata ruang yang ada. Master plan di BP, mana yang bisa kita selamatkan dari era Pak Habibie yang memang harus kita kawal untuk keberlangsungan generasi ke depan, untuk meminimalisir banjir dan sebagainya," jelasnya.

Menurut Amsakar, master plan BP Batam harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia meyakini kolaborasi tersebut akan memastikan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan awal.

Baca juga: Walikota dan Wakil Walikota Kini Jadi Eks Officio Kepala BP Batam, Prof Dr M Syuzairi: Era Baru Tata Kelola Batam

Meski belum memikirkan perombakan di BP Batam, Amsakar tidak menutup kemungkinan adanya perubahan di struktur Pemko Batam.

"Kalau di internal Pemko Batam, otomatis saya akan bongkar siapa yang bisa bekerja sama, siapa yang memiliki kapasitas, siapa yang loyal," tegasnya.

Ia ingin memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki visi yang selaras dengan pemerintah daerah.

"OPD kita harus nyambung dengan gagasan dan pemikiran kami," lanjutnya.

Namun, khusus untuk BP Batam, proses rotasi, mutasi, maupun promosi harus melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai kementerian yang menaungi lembaga tersebut.

"Tentu sebagai orang yang ditugaskan, kita ingin membentuk tim yang solid, kuat, dan yang alur pikirnya se-madzhab, seirama, dan sama dengan pemikiran kita," tutup Amsakar.