Batam, Batamnews - Asosiasi Logistik dan Forwarder Pelabuhan Indonesia (ALFI) Kota Batam menggelar diskusi bersama para pelaku usaha dan BP Batam untuk membahas masa depan Pelabuhan Batuampar di awal tahun 2025. Diskusi ini bertujuan mencari solusi serta merangkum aspirasi para pelaku usaha yang selama ini beroperasi di pelabuhan tersebut.

Ketua ALFI Batam, Yasser Hadeka Daniel, menyampaikan bahwa perkembangan Pelabuhan Batuampar masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mendukung sektor ekspor dan impor di Batam. Meski demikian, ia mengapresiasi peningkatan performa yang telah dilakukan oleh BP Batam dan Persero sebagai pengelola pelabuhan.

"Keterlambatan yang terjadi selama ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada BP Batam maupun Persero. Ini adalah tugas bersama agar pengembangan Pelabuhan Batuampar bisa berjalan lebih baik ke depannya," ujar Yasser, Rabu, 19 Februari 2025.

Baca juga: Besok, Iskandarsyah-Rocky Bawole dilantik Sebagai Bupati-Wakil Bupati Karimun

Pelabuhan Batuampar merupakan salah satu gerbang utama keluar masuk barang internasional di Indonesia. Dengan tingginya aktivitas ekspor dan impor, berbagai kendala yang terjadi di tahun 2024 diharapkan bisa diatasi lebih awal pada tahun ini.

"Kami ingin memastikan kesiapan BP Batam dan Persero sebagai operator berjalan maksimal. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh anggota ALFI dan para pelaku usaha," tambahnya.

ALFI Batam menyoroti perkembangan Pelabuhan Batuampar yang masih berjalan lambat meskipun sudah ada peningkatan di beberapa aspek. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penambahan RTG (Rubber Tyred Gantry) crane untuk memperlancar aktivitas bongkar muat.

"Ke depan, pada bulan April akan ada tambahan 2-3 unit RTG crane, yang diharapkan bisa meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan," jelasnya.

Baca juga: Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Kabupaten Karimun Diumumkan, 425 Pelamar Tidak Lulus

Selain persoalan infrastruktur, ALFI juga menyoroti kendala eksternal yang mempengaruhi aktivitas ekspor-impor, seperti gangguan pada sistem Coretax. Menurut Yasser, permasalahan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada BP Batam, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ), Batam seharusnya memiliki regulasi khusus yang tidak serta-merta mengikuti kebijakan nasional. Sebelum diterapkan, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar sesuai dengan kondisi di lapangan.

ALFI berharap dapat terus meningkatkan kerja sama dengan BP Batam dan Persero untuk mengatasi berbagai kendala, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan kelancaran operasional Pelabuhan Batuampar.

"Pelabuhan yang efisien adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi Batam. Kami akan terus mendorong kolaborasi agar Batuampar berkembang lebih pesat dan semakin kompetitif di tingkat internasional," pungkasnya.