Batam, Batamnews - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, resmi menyelesaikan studi doktoral (S3) dalam bidang Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, pada Jumat, 14 Februari 2025.

Disertasinya yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Ex-Officio dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”* menarik perhatian publik, terutama karena topiknya yang mengangkat jabatan eks officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.  

Banyak yang mempertanyakan apakah pemilihan topik ini terkait dengan kabar bahwa Amsakar akan menjabat sebagai Kepala BP Batam. 

Menanggapi hal tersebut, Amsakar menegaskan bahwa tidak ada motif khusus di balik pilihannya. Ia menjelaskan bahwa topik ini dipilih karena mencerminkan terobosan penting dalam kebijakan pemerintah pusat yang unik dan hanya terjadi di Batam.  

Baca juga: Serah Terima Jabatan Plt. Direktur RSBP Batam, BP Batam: Tingkatkan Pelayanan dan Kekompakan

Amsakar menjelaskan bahwa kombinasi jabatan Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam merupakan satu-satunya kasus di Indonesia yang diatur dalam undang-undang.  

“Ini adalah satu kepemimpinan yang memegang dua entitas sekaligus. Hal ini baru terjadi di Batam,” ujarnya.  

Ia juga memaparkan bahwa dari empat kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Indonesia, yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang Nanggroe Aceh Darussalam, hanya Batam yang memiliki Wali Kota dengan jabatan eks officio sebagai Kepala BP Batam.  

“Tentu saja ini mengundang minat saya untuk mengeksplorasi lebih dalam,” tambahnya.  

Dalam disertasinya, Amsakar juga mengulas sejarah panjang pengembangan Batam yang menarik perhatian pemerintah pusat sejak awal.  

“Perjalanan Batam selama enam dasawarsa sangat istimewa, dimulai dari pangkalan logistik dan operasional Pertamina pada 1971 di Batu Ampar. Hingga pada 1973, seluruh Pulau Batam dijadikan wilayah pengembangan Otorita,” paparnya.  

Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk Batam melonjak hingga 685% pada dasawarsa pertama (1970-1980). Kondisi ini mendorong peningkatan status Kecamatan Belakang Padang menjadi Kota Madya Administratif Batam, yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi kota otonom.  

Amsakar menegaskan bahwa penelitiannya murni bertujuan untuk mengeksplorasi terobosan kebijakan pemerintah, tanpa ada motif lain. “Ini terobosan pemerintahan yang sangat menarik untuk dikaji,” tegasnya.  

Baca juga: Efesiensi Pemko Batam Capai Rp 60 Miliar, Bagaimana Nasib Tenaga Honorer?

Ia juga menyatakan bahwa kajian akademis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan di masa depan, khususnya dalam mengoptimalkan peran Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.  

Pemilihan topik disertasi ini memang mengundang berbagai spekulasi, terutama terkait kemungkinan Amsakar menjabat sebagai Kepala BP Batam. 

Namun, Amsakar menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah menyelesaikan tugas sebagai Wali Kota Batam dan berkontribusi melalui kajian akademis.  

“Saya berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan eks officio dan bagaimana hal ini dapat memperkuat posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional,” tutupnya.