Tanjungpinang, Batamnews – Sesi ketiga debat Pilwako Kota Tanjungpinang 2024, kedua Paslon saling klaim soal pemberian jaminan BPJS Ketenagarkaan untuk masyarakat, di Hotel CK Convention Centre, Senin, 18 November 2024.

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada lebih dari seribu nelayan, tukang parkir, RT dan RW, serta lebih dari dua ribu pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM), termasuk kader Posyandu. 

Rahma menyebut langkah ini sebagai terobosan pertama sejak berdirinya Kota Tanjungpinang.  

“Program ini adalah bukti nyata perhatian kami terhadap perlindungan tenaga kerja. Kami ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berjuang demi nafkah,” ujar Rahma.  

Baca juga: Kesiapan Pilkada Serentak 2024: Plt. Bupati Bintan Rapat dengan Komisi II DPR RI

Sementara itu, Rizha Hafizh menambahkan bahwa dirinya ingin memperkuat regulasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di Tanjungpinang. 

“Kenyamanan bagi pejuang nafkah harus menjadi prioritas. Regulasi yang jelas akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif,” katanya.  

Di sisi lain, mantan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengkritik program jaminan ketenagakerjaan yang diusung Rahma. Ia menyoroti adanya tunggakan dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan pada beberapa kelompok masyarakat. 

“Saya sudah lebih dulu menerapkan BPJS Ketenagakerjaan selama masa pemerintahan saya. Namun, sangat disayangkan, program BPJS yang dibuat Rahma saat ini masih mengalami kendala tunggakan,” ucap Lis.  

Merespons kritik tersebut, Rahma menegaskan bahwa program jaminan ketenagakerjaan yang dia terapkan merupakan inisiatif pertama sejak awal pemerintahannya bersama Syahrul, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang. 

Baca juga: Pembukaan Debat Kedua Pilkada 2024: Lis Ingin Tiru Umar Bin Khatab, Rahma Beri Beasiswa Tahfiz 30 Juz

“Program BPJS Ketenagakerjaan untuk RT, RW, nelayan, dan tukang parkir adalah terobosan yang kami luncurkan di masa saya,” kata Rahma.  

Perdebatan mengenai program jaminan ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa isu perlindungan tenaga kerja menjadi perhatian utama di Tanjungpinang. Masyarakat berharap langkah-langkah konkret dapat terus dilakukan untuk memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan.