Jakarta, Batamnews – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

Acara tersebut berlangsung pada Senin, 18 November 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Gedung Nusantara, Jakarta, dan dihadiri oleh Pj, Pjs, serta Plt Gubernur Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat beserta Pj, Pjs, dan Plt Bupati/Wali Kota di wilayah masing-masing.

Plt Bupati Bintan, Ahdi Muqsith, turut hadir dalam forum tersebut dan mencatat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian bersama terkait potensi permasalahan dalam Pilkada. 

Baca juga: Debat Publik Putaran Kedua Pilkada Batam Batal, Belum Jelas Apakah Dilanjutkan atau Tidak

Ia juga mempelajari permasalahan yang terjadi di daerah lain sebagai langkah antisipasi untuk Kabupaten Bintan. 

“Banyak hal yang dibahas tadi. Intinya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengawasi jalannya Pilkada, melainkan harus tetap bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar pria yang akrab disapa Osit ini. 

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di Bintan sejauh ini berjalan dengan sangat baik dan kondusif.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memimpin rapat tersebut. Dalam keterangannya, Rifqi menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap Pilkada Serentak 2024, yang akan digelar pada 27 November 2024. 

“Komisi II berkomitmen untuk memastikan pengawasan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik demi suksesnya pesta demokrasi ini,” tegas Rifqi.

Baca juga: KPU Natuna Mulai Pendistribusian Logistik Pilkada 2024 ke Kecamatan Terjauh

Hadir pula dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri. Rapat ini secara garis besar menyimpulkan kesiapan daerah, termasuk logistik suara, keamanan, serta kondusivitas masyarakat. 

Salah satu poin penting yang ditekankan adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah pengawasan kepala daerah masing-masing.

Raker dan RDP ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan seluruh pihak demi suksesnya Pilkada Serentak yang melibatkan berbagai daerah di Indonesia.