Karimun, Batamnews – Mulai 1 November 2024, masyarakat Kabupaten Karimun yang ingin membuat atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) harus memiliki kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari uji coba nasional yang diterapkan di seluruh Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023, yang menggantikan peraturan sebelumnya dari tahun 2021.

Aturan baru ini merujuk pada Pasal 9, 11, dan 12 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2023, di mana masyarakat diwajibkan menunjukkan bukti aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bukti ini bisa disampaikan melalui kartu fisik BPJS Kesehatan atau aplikasi Mobile JKN.

Baca juga: Kebakaran Rumah di Karimun, Pemilik: Semua Peralatan Listrik Sudah Dimatikan

Kasat Lantas Polres Karimun, AKP Dhia Cynthia Siregar, menyatakan bahwa kebijakan ini sudah mulai diberlakukan di Karimun, namun pihaknya masih berada dalam tahap sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan baru ini.

“Iya, di Karimun sudah mulai diberlakukan. Tapi ini masih tahap uji coba, jadi kami masih melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan,” ujar AKP Dhia.

Untuk memastikan kelancaran kebijakan ini, Polres Karimun telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setempat. AKP Dhia menjelaskan bahwa pihak BPJS akan menyediakan operator yang bertugas bersama petugas SIM untuk memeriksa status kepesertaan BPJS para pemohon SIM.

“Nanti ada tautan yang akan diberikan untuk mengecek status BPJS dari pemohon SIM. Jika kepesertaan tidak aktif, petugas BPJS akan memberikan himbauan agar pemohon segera mengaktifkan BPJS-nya,” tambah AKP Dhia.

Baca juga: Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Karimun: Bawaslu Panggil Kepala Bagian Pemerintahan dan Sejumlah Lurah

Menurut AKP Dhia, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia, termasuk pemohon SIM, terlindungi dalam jaminan kesehatan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperlancar pelayanan publik, khususnya dalam proses pembuatan dan perpanjangan SIM.

“Ini penting agar semua pemohon SIM terlindungi dalam program JKN. Jadi, pastikan kepesertaan JKN Anda aktif,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses terhadap jaminan kesehatan. Dengan SIM sebagai salah satu dokumen penting bagi masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya BPJS Kesehatan dapat meningkat.