Batam, Batamnews - Pemerintah Kota Batam menggelar rapat koordinasi terkait pengelolaan tenaga pembersihan drainase dan pemakaman di wilayahnya. 

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, dan melibatkan tiga dinas, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Perakimtan).

Dalam pertemuan tersebut, Jefridin menyoroti pentingnya pengaturan tenaga kerja yang lebih efektif, khususnya mengenai penyesuaian anggaran dan regulasi di ketiga dinas. 

Baca juga: Prediksi Nilai Rupiah Setelah Hari ini Melemah di Akhir Perdagangan 

Untuk tahun 2025, Dinas Perakimtan telah menyiapkan anggaran bagi 138 tenaga pemelihara taman yang mencakup gaji, tunjangan hari besar, serta iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan JKN.

“Khusus untuk layanan pemakaman yang merupakan aset pemerintah, layanan ini harus bisa diberikan secara gratis. Jangan sampai terjadi masalah atau tumpang tindih dengan yayasan dalam pelaksanaannya,” tegas Jefridin.

Pada sektor Tempat Pemakaman Umum (TPU), anggaran tahun 2025 telah disiapkan untuk menanggung biaya penggalian dan penutupan lubang makam sesuai kebutuhan.

Di bidang pengelolaan drainase, Dinas Lingkungan Hidup memiliki 92 petugas kebersihan drainase, parit, dan selokan, sementara Dinas Bina Marga memiliki 42 petugas dengan tugas serupa. 

Baca juga: KPU Batam Siap Gelar Debat Perdana Pilkada 2024, Tantang Paslon Sampaikan Program Inklusif

Melihat kondisi ini, Jefridin mengusulkan penggabungan tenaga kerja antara kedua dinas untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan.

“Seluruh kebijakan harus diselaraskan dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kendala di masa mendatang,” kata Jefridin.

Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala BPKAD Abdul Malik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herman Rozie, Kepala Dinas Perakimtan Eryudhi Apriadi, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Wan Taufik.