Jakarta, Batamnews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus menggelar uji publik mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak guna memastikan implementasi yang optimal dan peningkatan kualitas ASN di Indonesia.

RPP Manajemen ASN yang diungkapkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas mencakup 21 bab dan 312 pasal, dengan fokus utama pada pengembangan kompetensi ASN. 

Dalam kerangka Manajemen ASN yang diatur dalam RPP ini, terdapat berbagai aspek penting seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan karier, serta penegakan disiplin.

Baca juga: Info Beasiswa Tahun 2024 Bagi Mahasiswa Aktif, Pendaftaran Masih Dibuka Hingga 30 Juni!

Menurut Abdullah Azwar Anas, setiap pegawai diharapkan untuk aktif mengembangkan kompetensinya, sementara instansi pemerintah wajib mendorong budaya belajar. 

Koordinasi pengembangan kompetensi dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan mengintegrasikan sistem pembelajaran.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menegaskan pentingnya segera diundangkannya RPP ini, meskipun tetap mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterima dan terimplementasi dengan baik di seluruh instansi.

"Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan hukum dan menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini," ungkap Haryomo.

Salah satu inovasi yang diusung adalah fleksibilitas dalam aturan pengembangan kompetensi, seperti pembelajaran langsung dari instansi yang sukses dalam menerapkan praktik terbaiknya. 

Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pengalaman dan nilai-nilai sosial.

Baca juga: Ternyata, Lima Provinsi Terbesar di Indonesia Terpapar Judi Online dengan Nilai Transaksi Lebih dari 3 Triliun

"Dengan begitu, kita berharap bakal ada talenta-talenta baru yang mampu menjadi pemimpin birokrasi di masa depan," tambah Abdul Hakim, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB.

Proses uji publik ini diharapkan akan semakin memperkuat landasan hukum dan efektivitas RPP Manajemen ASN, serta memastikan kualitas birokrasi yang semakin meningkat sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan nasional.