BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Batam untuk mengaudit permasalahan lahan yang terjadi di Batam, Kepri.

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan datang ke Batam bersama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Bersama Gubernur Kepri HM Sani dan sejumlah perwakilan pengusaha, Luhut mengadakan rapat membahas sejumlah permasalahan.

Di Batam, Luhut mencium adanya ketidakberesan yang terjadi terhadap pengalokasian lahan yang dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam atau sebelumnya bernama Otorita Batam.

"Lahan sering dimain-mainkan," tegas Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan saat di Batam, Kepri, Kamis (18/2/2016).

Selain itu, sambung Luhut, lahan yang sudah diperuntukkan bukan untuk didiamkan atau mangkrak begitu saja. Hal tersebut dapat menghambat lajunya pembangunan.

"KPK dan badan terkait akan mengaudit otorita (BP Batam-Red). Saya minta Otorita berbenah, jangan sampai kena diaudit semua, mana tanah kosong, mana yang bisa dibeli," tuturnya.

Pengalokasikan lahan di seluruh Pulau Batam memang menjadi kewenangan BP Batam. Setiap pihak yang akan menggunakan lahan di Batam, termasuk Pemerintah Kota Batam, harus memohon kepada BP Batam.

(isk)