BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri beserta Kapolri Badrodin Haiti mengadakan rapat bersama Gubernur Kepri HM Sani dan sejumlah perwakilan pengusaha, di Gedung Graha Kepri, Batam, Kepri, Kamis (18/2/2016) pagi.

Selain itu, turut hadir Kapolda Kepri, Danrem, Kepala BP Batam, Ketua DPRD Kepri, dan Ketua DPRD Batam. Dalam rapat tersebut membahas masalah keamanan dan investasi di Batam, Kepri ke depannya.

"Tadi membahas masalah keamanan, kemudian masalah narkoba yang saat ini menjadi isu yang hangat. Kemudian masalah buruh tentang aksi demo dan membahas permasalahan Free Trade Zone," ujar Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, usai menghadiri rapat, Kamis (18/2/2016).

Ia mengatakan, seperti permasalahan aksi demontrasi buruh. Demontrasi itu merupakan hak asasi setiap orang, tapi nanti di atur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) bahwa demontrasi itu harus ada izin, kemudian waktu dan tempatnya harus diatur.

"Waktu demontrasi dari pukul 06.00 WIB pagi hingga pukul 18.00 WIB dan hanya boleh di tiga tempat seperti kantor Gubernur, DPRD dan Pemko Batam. Selain itu tidak boleh ada sweeping," kata Luhut.

Sambungnya, negara Ini merupakan negara yang taat aturan dan masyarakatnya juga harus didisiplinkan, karena negara Indonesia merupakan negara yang baru berkembang dan jangan sampai dicap sebagai negara pembuat rusuh.

Kemudian, lanjutnya, pertemuan juga membahas masalah Free Trade Zone (FTZ). Pengusaha tidak setuju FTZ ini diganti, karena mereka menganggap bisa menghambat masuknya investor dan menghambat lajunya perekonomian.

"Permasalahan ini secepatnya dibahas, besok Gubernur Kepri di undang ke Jakarta untuk bisa mempersentasikan," ucapnya.

(isk)