BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Perwakilan pengusaha di Batam, Kepulauan Riau yang menghadiri rapat bersama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Tenaga Kerja M. Hanip Dhakiri beserta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, tidak setuju Free Trade Zone (FTZ) dibubarkan.

Selain perwakilan pengusaha, Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, Danrem, Kepala BP Batam, Ketua DPRD Kepri, dan Ketua DPRD Batam turut hadir untuk membahas persoalan Free Trade Zone (FTZ) yang diwacanakan akan diganti menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan BP Batam akan dibubarkan, dan merubah Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Untuk permasalahan ini masih tahap proses pembahasan dan belum pengambilan keputusan, besok Gubernur Kepri di undang ke Jakarta untuk membahas hal ini," ujar Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, usai rapat di gedung Graha Kepri, Batam, Kepri, Kamis (18/2/2016).

Ia mengatakan, nanti di Jakarta Gubernur Kepri diminta untuk menyiapkan mempersentasinya, karena Gubernur Kepri dan pengusaha tetap mengusulkan FTZ untuk Batam, Bintan, Karimun.

"Gubernur Kepri dan pengusaha tidak setuju FTZ diganti. Tapi, nanti di dalam FTZ yang diusulkan di dalamnya ada peraturan perundang-undangan," ucapnya.

(isk)