Batam, Batamnews - Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai, mengkritik program parkir berlangganan yang baru diluncurkan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Batam. 

Hal ini setelah dirinya mengalami kejadian dimana petugas parkir masih menagih biaya parkir meskipun kendaraannya telah ditempeli stiker khusus berlangganan, Sabtu, 25 Mei 2024.

Insiden tersebut terjadi di kawasan Penuin, Lubuk Baja. Lik Khai mengaku kecewa dengan sistem yang dianggapnya tidak berjalan dengan baik. 

"Saya sudah mendaftarkan enam kendaraan milik saya dan membayar Rp 600 ribu per kendaraan, namun tetap dimintai biaya parkir oleh petugas yang mengaku tidak mengetahui program tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Kepala BP Batam dan Menteri Besar Johor Sepakat Majukan Perekonomian Kedua Wilayah

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, membenarkan adanya keluhan yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai, terkait masalah parkir berlangganan tersebut. 

Dia menyatakan bahwa dirinya telah menekankan kepada koordinator lapangan agar secara terus-menerus menginformasikan kepada petugas parkir untuk tidak memungut biaya parkir dari kendaraan yang telah membeli parkir berlangganan.

"Benar, kami sudah menekankan kepada koordinator lapangan agar secara konsisten memberitahukan kepada petugas parkir bahwa kendaraan yang telah menggunakan stiker berlangganan tidak boleh dimintai retribusi lagi," ungkapnya.

Salim juga menjelaskan bahwa stiker berlangganan ini berlaku untuk parkir di jalan umum atau parkir umum dan tidak berlaku di area parkir khusus seperti mal, pelabuhan, dan rumah sakit yang menggunakan pintu gerbang.

Baca juga: Kuasa Hukum Kapten MT Arman Tuding Petugas KLHK Tak Beretika

"Stiker hanya berlaku untuk parkir di tepi jalan umum atau parkir umum. Tidak berlaku di lokasi parkir khusus seperti mal, pelabuhan, atau rumah sakit yang menggunakan pintu gerbang," tambahnya.