Soleman B Ponto Nilai Ada 10 Pelanggaran dalam Penurunan Awak Kapal MT Arman 114

Soleman B Ponto Nilai Ada 10 Pelanggaran dalam Penurunan Awak Kapal MT Arman 114

Aktivis Kemaritiman Indonesia sekaligus Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksda TNI (Purn) Adv Soleman B Ponto. (Foto: ist)

Batam, Batamnews - Penurunan awak kapal MT Arman yang berjumlah 21 orang pada Jumat 10 Mei 2024 lalu, mendapat sorotan serius oleh sejumlah pihak. Pasalnya, kapal MT Arman yang ditangkap pada Agustus 2023 lalu saat ini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Batam.

Pihak yang turut menanggapi penurunan 21 orang awak kapal MT Arman ini adalah Laksda TNI (Purn) Adv Soleman B Ponto, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang juga merupakan aktivis dan pemerhati Kemaritiman di Indonesia.

Ketika dihubungi Batamnews.co.id, Senin, 13 Meo 2024, Soleman B Ponto menilai terdapat 10 pelanggaran dalam peristiwa penurunan kru kapal ini.

Pertama, kapal yang masih dalam perkara harus dilaporkan kepada Kejaksaan. Hal ini dianggap penting karena kapal tersebut merupakan barang bukti dalam persidangan yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Batam terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat pembuangan limbah B3 di perairan Natuna.

Baca juga: Polemik Penurunan Awak Kapal MT Arman 114 di Batam, Aktivis Kemaritiman Indonesia Tuntutan Tindakan Cepat KPLP

Sehingga apabila barang bukti (MT Arman 114) ini mengalami kerusakan atau hilang, Bakamla RI bisa dijerat dengan pasal 231 dan 233 KUHPidana.

Kedua, kru kapal (WNA) yang masuk ke Indonesia melanggar undang-undang keimigrasian. Hal ini disebabkan lantaran para kru kapal yang dipindahkan ke hotel tersebut masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa memiliki dokumen Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Ketiga, karena kru kapal yang diturunkan bisa menyebabkan atau menganggu keselamatan pelayaran. Yang telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Keempat, Kru kapal yang turun dari kapal masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan dari Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan (BKKP) Batam. Sehingga diduga melanggar Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan karena para kru kapal yang turun bisa saja membawa penyakit.

Baca juga: Mantan Kabais TNI Soroti Insiden Penurunan Sejumlah WNA Awak Kapal MT Arman 114 di Batam

Kelima, Para kru kapal yang turun ini bisa diduga juga tersangkut jaringan terorisme. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Keenam, aksi Bakamla RI yang naik ke atas kapal MT Arman 114 tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan untuk naik ke atas kapal tersebut. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No.17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut) di mana pelaksanaan yurisdiksi negara bendera berdasarkan Hukum Laut. 

Ketujuh, Kapal MT Arman 114 masih dalam kekuasaan Dirjen Gakkum KLHK meskipun kasus pencemaran lingkungan hidup atas pembuangan limbah B3 di perairan Natuna sudah tahap dua (P21) di Kejaksaan Negeri Batam.

Sementara itu, mengenai barang bukti yang masih dalam kekuasaan Dirjen Gakkum KLHK ini juga menjadi polemik lantaran kewenangan penyidik Gakkum KLHK yang dianggap seharusnya sudah selesai usai kasus tersebut telah dinyatakan P21 (Pelimpahan/Penyidikan sudah lengkap) seharusnya barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Batam.

Baca juga: 21 WNA Kru MT Arman Bakal di Deportasi Usai Putusan Sidang di PN Batam

Kedelapan, penyelundupan manusia. Hal ini diatur dalam pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 menetapkan bahwa semua individu yang melakukan penyelundupan imigran gelap demi mendapatkan keuntungan akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda minimal Rp500 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Kesembilan, penculikan karena sudah membawa kru kapal MT Arman 114 ini turun dari kapal dan dibawa ke sebuah hotel tanpa pemberitahuan pihak terkait. Hal ini dianggap melanggar pasal 328 KUHP Tentang Tindak Pidana Penculikan.

Kesepuluh, perompakan terhadap kapal MT Arman 114. Penurunan awak kapal dengan secara keseluruhan ini ia menganggap terindikasi dalam perbuatan perompakan yang telah diatur dalam pasal 365 KUHPidana.

"Hanya karena menurunkan manusia sudah 10 Undang-undang yang dilanggar. Ini harusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena Bakamla sudah menjadi perompak dengan sengaja melanggar 10 Undang-undang ini. Harusnya mereka dibubarkan saja karena sudah tidak ada gunanya," pungkasnya.

(CR2)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews