IJTI Mempertanyakan Rencana Revisi UU Penyiaran yang Dinilai Berpotensi Membungkam Kebebasan Pers

IJTI Mempertanyakan Rencana Revisi UU Penyiaran yang Dinilai Berpotensi Membungkam Kebebasan Pers

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Jakarta, Batamnews - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengeluarkan pernyataan yang tegas terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, pada Sabtu, 11 Mei 2024, IJTI menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap draf revisi tersebut yang dianggap tidak cermat dan berpotensi mengancam kebebasan pers.

Menurut Herik, proses penyusunan draf revisi UU Penyiaran tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers, sehingga dikhawatirkan adanya ketidakcermatan dalam perumusan pasal-pasal yang berpotensi membahayakan kebebasan pers. 

Salah satu pasal yang menjadi sorotan khusus bagi IJTI adalah Pasal 50 B ayat 2 huruf C, yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Pasal tersebut dinilai dapat diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman terhadap kemerdekaan pers di Indonesia.

Baca juga:  Kejuaraan Pencak Silat Kapolda Kepri Cup Meriahkan HUT Bhayangkara ke-78 Tahun di Tanjungpinang

Selain itu, IJTI juga menyoroti Pasal 50 B ayat 2 huruf K yang mengatur tentang isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. 

Pasal tersebut dianggap membingungkan dan berpotensi membungkam kerja jurnalis dengan multitafsir yang dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pers.

Herik menegaskan bahwa pers merupakan pilar keempat dari demokrasi, yang memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak-hak publik. 

Oleh karena itu, IJTI menolak sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, dan meminta agar DPR mengkaji ulang draf tersebut dengan melibatkan semua pihak, termasuk organisasi jurnalis dan publik.

Terakhir, IJTI mengajak semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform. 

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Karimun Bangun Gedung VVIP Dermaga Pinang Sebatang

Selain itu, IJTI meminta agar penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan mengutamakan independensi dan tanpa intervensi politik.

Sikap tegas IJTI ini menandakan kepedulian mereka terhadap kebebasan pers dan menjaga agar regulasi yang dibuat tidak merugikan kepentingan jurnalis dan masyarakat secara umum.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews