Jakarta, Batamnews - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencananya untuk menerapkan sistem identitas digital atau digital ID mulai Oktober tahun ini. Hal ini akan menggantikan kebutuhan akan fotokopi KTP untuk keperluan administratif.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Birowo, menyatakan bahwa integrasi data pemerintah sangat penting untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Dengan digital ID, proses autentikasi tidak lagi diserahkan ke setiap instansi, sehingga warga tidak perlu berulang kali mengulang proses yang sama.

Contohnya, warga Indonesia tidak perlu lagi menyerahkan fotokopi KTP saat mendaftar di rumah sakit atau ingin mengambil bantuan langsung dari pemerintah. 

Baca juga: Cuaca Diperkirakan Cerah Berawan, Cocok Untuk Beraktivitas Akhir Pekan

Penyedia layanan cukup melakukan pengecekan identitas warga dengan data yang sudah terekam oleh pemerintah, seperti data biometrik.

Cahyono juga menjelaskan bahwa lewat sistem ini, tidak akan ada lagi replikasi data di berbagai instansi. Penyedia layanan cukup melakukan pengecekan ke instansi yang sudah memiliki data yang dibutuhkan. 

Semua data warga Indonesia sudah tersedia di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah tengah menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) yang akan mengintegrasikan semua data dan aplikasi berbagai lembaga pemerintahan. 

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya optimis bisa merampungkan PDN dan mengintegrasikan berbagai data menjadi satu pada Oktober 2024 mendatang.

Baca juga: Polisi Limpahkan Kasus Kematian Wanita di Karimun ke Denpom TNI

Upaya integrasi ini akan didukung oleh Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik yang mengatur tentang tata kelola klasifikasi data. 
PDN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik serta pengambilan kebijakan yang lebih baik lagi.