Lingga, Batamnews - Meski penghitungan suara resmi Pemilu 2024 belum selesai, namun nama-nama calon legislatif (Caleg) yang berpotensi untuk menduduki kursi empuk parlemen sudah mulai mencuat.

Di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), misalnya. Sudah ada beberapa nama yang diproyeksikan bakal duduk di kursi DPRD Lingga, baik dari daerah pemilihan (Dapil) 1, 2, 3 bahkan Dapil 4.

Selain wajah-wajah lama atau petahana, juga terdapat wajah baru yang bakal meramaikan kursi politik di Negeri Bunda Tanah Melayu itu.

Baca juga: Dominasi Nasdem di Pemilu 2024: Raih Hampir Setengah Kursi DPRD Lingga

Dilansir Batamnews dari laman resmi KPU RI, hingga hari ini Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 12.02 WIB, khusus di Dapil Lingga 1 yang mencakup Kecamatan Lingga, Lingga Utara, Lingga Timur dan Selayar, progres data masuk ke situs web mencapai 50,13 persen, atau 59 dari 109 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dapil 1 yang di Pemilu 2024 ini memperebutkan 8 kursi DPRD, dari data yang diperoleh Batamnews, memperlihatkan ada tiga orang wajah lama yang berpotensi tetap bertahan atau kembali duduk di DPRD berdasarkan suara yang masuk saat ini.

Mereka adalah Drs. H. Pokyong Kadir dari Partai NasDem, Drs. Said Agusmarli dari Partai Golkar dan Anwar dari Partai Kebangkitan Sejahtera (PKS). Sementara untuk lima orang lainnya merupakan wajah baru di kancah perpolitikan.

Baca juga: Raih Suara Terbanyak, Caleg NasDem Maya Sari Berpeluang Jadi Perempuan Pertama Jabat Ketua DPRD Lingga

Sebagaimana diketahui, nama-nama baru yang mencuat saat ini yakni, Maya Sari, Siswandi dan Yudi Saputra dari Partai NasDem, kemudian Daniel dari Partai Demokrat, serta Said Yardiansyah dari Partai Perindo.

Namun perlu diingat, proses penghitungan suara masih berlangsung, dan hasil akhir akan ditetapkan setelah semua TPS selesai melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Publik diimbau untuk menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Disclaimer: Publikasi hasil penghitungan suara ini merupakan informasi sementara dan bukan merupakan hasil akhir. Penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.