Perempuan, Pemilu 2024, dan Stigma Caleg Administratif

Perempuan, Pemilu 2024, dan Stigma Caleg Administratif

Fatmawati. (Foto: dok.Pribadi)

Oleh: Fatmawati, S.Pd.I

KEHADIRAN perempuan dalam rekrutmen politik dan kontestasi Pemilu sudah diatur dalam UU Pemilu dengan kuota 30 persen keterwakilannya. Sayangnya, kehadiran perempuan sering dianggap hanya pelengkap atau administratif saja karena tuntutan aturan. 

Stigma ini harus dihapus oleh kaum perempuan dengan menitipkan suaranya ke perwakilan perempuan yang berkompeten, baik dan amanah untuk menyampaikan aspirasi perempuan di parlemen kelak.

Dilihat dari tingkat keterpilihannya dan berdasarkan laporan kompas.id 11/11/2023, "Meningkatkan Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2024"  tren keterpilihan perempuan positif, tetapi belum mencapai kuota yang diharapkan walau dari Pemilu ke Pemilu memang ada peningkatan dari sisi calegnya. 

Keterwakilan perempuan di parlemen terus meningkat, dari hanya 9 persen pada Pemilu 1999 kini proporsinya menjadi 20,5 persen pada kontestasi wakil rakyat hasil Pemilu 2019. Ini pun sebenarnya masih jadi catatan sendiri rerata perempuan yang terpilih memiliki hubungkait dengan kerabat pejabat atau kepala daerah.

Dari tingkat keterpilihannya yang belum mencapai 30 persen kita harapkan Pemilu 2024 ini di pusat dan daerah kuota 30 persen itu bukan hanya calegnya tapi juga tingkat keterpilihannya. 

Harus kita akui, Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menjadi peristiwa penting dalam kalender politik suatu negara. Pemilu tidak hanya sekadar memberikan wewenang kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka, tetapi juga merupakan cerminan dari sejauh mana sebuah negara telah mencapai kesetaraan politik. 

Pada Pemilu 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi Indonesia, di mana rakyat akan kembali ke tempat pemungutan suara untuk memilih pemimpin mereka. 

Bagi para perempuan, Pemilu 2024 adalah kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak politik mereka dan mengatasi stigma yang melekat pada mereka, terutama dalam posisi calon legislatif.

Perempuan telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Mereka memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan hasil Pemilu. Namun, peran perempuan dalam politik sering kali kurang diakui, dan ada banyak hambatan yang menghalangi partisipasi politik mereka.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam dunia politik adalah stigma terhadap caleg perempuan, terutama yang berperan sebagai caleg administrasi. Caleg administrasi adalah mereka yang hanya melengkapi persyaratan 30 persen kuota perempuan tapi belum tentu bisa masuk parlemen. 

Stigma ini sering muncul dalam bentuk stereotip bahwa perempuan tidak mampu menghadapi tekanan politik dan tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam politik. 

Stigma caleg administrasi sering menghambat perempuan untuk maju sebagai caleg atau memegang posisi penting dalam partai politik. Ini adalah contoh nyata dari ketidaksetaraan gender dalam politik yang masih harus diatasi.

Agar stigma ini tidak terus melekat bagi kita untuk mengatasi stigma caleg administrasi, terutama yang menimpa perempuan bisa dilakukan dengan berbagai upaya dan langkah. 

Pertama, Pendidikan Politik. Memberikan pelatihan dan pendidikan politik yang lebih baik kepada perempuan yang berminat untuk terlibat dalam politik. Ini akan membantu mereka memahami tugas-tugas yang diperlukan dalam politik dan mempersiapkan mereka untuk peran politik yang lebih besar.

Kedua, Kesadaran Masyarakat. Perlu mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik dan mengubah pandangan stereotip terhadap perempuan dalam posisi administratif.

Ketiga, Pemberian Dukungan. Partai politik dan organisasi politik harus memberikan dukungan yang kuat kepada perempuan yang ingin menjadi caleg administrasi atau pemimpin politik. Ini bisa berupa dukungan finansial, pelatihan, dan akses yang setara terhadap kesempatan politik.

Keempat, Peran Model. Perempuan yang telah sukses dalam politik harus berperan sebagai model bagi generasi berikutnya. Mereka dapat menginspirasi dan memotivasi perempuan lain untuk memasuki dunia politik tanpa takut akan stigma.

Kelima, daya juang perempuan non kerabat pejabat. Penulis sengaja mengangkat hal ini karena fakta di panggung politik tingkat keterpilihan perempuan masih didominasi dengan perempuan dari kalangan kerabat pejabat. 

Sementara politisi non kerabat pejabat dengan keminiman modal yang dimilikinya sedikit sekali yang terpilih. Ini tantangan tersendiri bagi caleg atau politisi perempuan non kerabat pejabat. Artinya politisi perempuan non kerabat pejabat perlu meningkatkan daya juang dan kiprahnya di masyarakat. 

Para politisi perempuan di manapun berada momentum Pemilu 2024 adalah kesempatan untuk mengatasi atau menghapus stigma caleg administratif yang melekat pada perempuan. Dengan memberikan dukungan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat yang lebih baik, kita dapat membantu perempuan untuk mencapai kesetaraan politik yang sebenarnya.

Kesetaraan gender dalam politik bukan hanya tentang memberikan hak, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembentukan masa depan negara kita. 

Dengan mengatasi stigma ini, kita dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua warganya khususnya perjuangan dan aspirasi untuk kaum perempuan.

Penulis adalah Ketua Komunitas Peduli Kampung Sendiri (KPKS) Bintan-Lingga dan Caleg Perempuan Dapil Bintan-Lingga untuk DPRD Kepri.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews