BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Sekitar 5.000 orang lebih pegawai honorer yang berada di beberapa instansi Pemerintah Kota Batam terancam akan kehilangan pekerjaan. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan sempat mengeluarkan SK namun tiba-tiba saja ditarik kembali.

"Saya heran, wali kota sempat mengeluarkan SK, tapi kembali dicabut,"ujar Hamidi Usman Husen, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Selasa (2/2/2016) sore.

Ia menyarankan lebih baik dicarikan solusi untuk mempertahankan mereka. Juga anggaran untuk menggaji mereka yang telah bekerja, termasuk Satpol PP yang disebut belum menerima gaji.

"Kita akan carikan biaya untuk menggaji mereka. Honorer itu sangat membantu, mereka yang lebih rajin dibandingkan PNS. Mulai dari kelurahan sampai pemerintah kota, sangat butuh tenaga honorer," papar Hamidi.

Hamidi juga menyarankan, untuk menempatkan para pegawai honorer sesuai bidang yang dipahaminya. "Saya akan mengawasi dari Komisi I DPRD Kota Batam, bagi PNS yang keluyuran. Satpol PP juga harus diperhatikan, mereka juga berjasa dalam menjaga keamanan Kota Batam,"ungkapnya.

Komisi I DPRD Kota Batam menilai banyaknya honorer dibandingkan PNS merupakan kesalahan dari Pemko Batam sendiri.

"Itu adalah kesalahan pemerintah kota. Mengapa membiarkan terus bertambah banyak," kata Hamidi.

(edo)