Lingga, Batamnews - Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dengan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 di tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepri sebagai bentuk apresiasi terhadap badan publik yang telah mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Dalam acara yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, pada 23 November 2023, Kepala Kantor Imigrasi Dabo Singkep, Yanto Ardianto, menyatakan bahwa penganugerahan ini merupakan hasil penilaian terhadap Standar Layanan Informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan langsung Komisi Informasi Publik Provinsi Kepri.

Baca juga: Pemkab Lingga Raih Predikat 'Informatif' dalam Keterbukaan Informasi Publik 2023

Yanto mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam meraih prestasi ini. 

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan publik bidang keimigrasian dan keterbukaan informasi layanan demi kepuasan masyarakat yang menjadi prioritas utama kami," kata Yanto Ardianto.

Sementara itu, Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian Denny Saputra, menambahkan bahwa Kantor Imigrasi Dabo Singkep secara khusus diakui sebagai badan publik vertikal tingkat kabupaten/kota yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Ambung, Warisan Budaya Melayu Lingga yang Kaya Fungsi dan Sejarah

"Penganugerahan ini menjadi bukti komitmen Kantor Imigrasi Dabo Singkep dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Kami senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik dan transparansi informasi kepada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima dan transparan," ujar Denny Saputra.

Acara penganugerahan ini juga menjadi momen penting bagi Kantor Imigrasi Dabo Singkep, karena menjadi apresiasi atas upaya keras dan dedikasi seluruh jajaran pegawai dalam menjalankan tugasnya. Keterbukaan informasi publik dianggap sebagai aspek kritis dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.