Batam, Batamnews - Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Kantor Wali Kota Batam pada Kamis, 9 November 2023, melibatkan Pemko Batam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam.

Kepala Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, melaporkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk KPU mencapai Rp39,1 miliar, sementara Bawaslu mendapatkan alokasi sebesar Rp14,8 miliar.

Baca juga: RSBP Batam Luncurkan Tarif Terbaru Layanan Rawat Inap dan Jalan: Lebih Transparan dan Terjangkau

"Pada tahun ini, sebanyak 40 persen dari total anggaran sudah dicairkan, sementara sisanya, 60 persen, akan dicairkan pada tahun 2024," ungkap Riama.

Dengan ketentuan tersebut, pendanaan sebesar Rp15,2 miliar langsung diberikan kepada KPU pada tahun ini, dan Bawaslu mendapatkan Rp5,9 miliar. Sisa anggaran akan disalurkan pada tahun 2024 mendatang.

"Semoga anggaran ini dapat mendukung kelancaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu 2024," harapnya.

Baca juga: Peringati Hari Pahlawan 10 November: Pemko Batam Gelar Upacara dan Tabur Bunga

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, setelah penandatanganan, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan Pemilihan Umum 2024 di Kota Batam. "Kami terus mengajak semua pihak demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Batam," ujarnya dengan optimis.

Rudi menekankan pentingnya menjaga keamanan dan menciptakan suasana kondusif di Batam untuk menjamin kesuksesan Pemilu. Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Juni 2022, termasuk verifikasi partai politik dan proses lainnya.

"Dengan anggaran yang diberikan, ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu berjalan lancar di Kota Batam," tambahnya.