Pekanbaru, Batamnews - Sebanyak 51 ribu masyarakat miskin di Kota Pekanbaru diajukan untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) oleh pemerintah daerah. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada mereka.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Idrus, menjelaskan, "Masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS, pelayanan kesehatannya menjadi tanggungan Pemerintah Kota Pekanbaru." 

Idrus juga menyatakan bahwa nantinya, mereka akan beralih status menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS atau menjadi tanggungan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial.

Baca juga: Dampak Elnino: Stok Pangan Beras di Riau Menipis, Ancam Ketersediaan Nasional

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi beban Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal PBPU. Sebelum masyarakat ini dapat masuk dalam DTKS, proses peralihan data dimulai dengan musyawarah di tingkat kelurahan. 

"Camat dan Lurah sudah mendapat informasi seputar rencana peralihan data masyarakat ke DTKS. Syarat musyawarah kelurahan tentu harus melibatkan lurah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan RT/RW," ungkap Idrus.

Idrus juga menjelaskan bahwa pihak yang mengusulkan peralihan data harus melampirkan foto rumah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dari calon peserta. 

Baca juga: Sembilan Calon Dirut Bank Riau Kepri Syariah Lolos Administrasi: Berikut Nama-namanya

"Nantinya harus dilengkapi dengan berita acara musyawarah kelurahan untuk diusulkan ke Kementerian Sosial," tambahnya.

Kepala Dinas Sosial berharap bahwa pusat kesejahteraan sosial di setiap kelurahan dapat mempercepat proses ini. 

Ia berharap agar seluruh masyarakat yang awalnya PBPU dapat menjadi PBI JKN-KIS. "Mereka nantinya melakukan percepatan untuk membantu lurah dalam peralihan data masyarakat ke DTKS," pungkas Idrus.