Tanjungpinang, Batamnews, Advertorial - Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau (Pelantar I dan II) di Tanjungpinang, yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat, memasuki tahap baru dengan dimulainya studi kelayakan proyek tersebut. 

Kick Off Meeting Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau (Pelantar I and II) digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri pada Rabu (4/10), menandai langkah awal yang penting dalam mewujudkan proyek ini.

Estimasi awal pengembangan Pelabuhan Kuala Riau mencapai biaya sekitar USD 49 juta atau sekitar Rp766,1 miliar, namun angka akhir akan ditentukan melalui Studi Kelayakan yang akan menggunakan metode Good Practice Infrastructure Projects (GPIP) Options. 

Studi ini akan dilaksanakan selama 12 bulan oleh konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC), dengan dukungan dari beberapa konsultan lain seperti Mott Macdonald, Seaport Consultant Asia, ESC, dan Indonesia Infrastructure Finance. 

Baca juga: Bintan Sambut Rombongan dari Jawa Timur dan Bengkalis untuk Berbagi Inovasi Pembangunan

Studi kelayakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan Pelabuhan Kuala Riau dapat berjalan dengan efisien dan optimal.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau akan menggunakan dana hibah dari Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat, yang telah mengalokasikan sekitar USD 649 juta untuk berbagai program di Indonesia, dengan tambahan dukungan sebesar 7,5 persen dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga total dana yang tersedia mencapai sekitar USD 697,7 juta.

Proyek ini akan fokus pada dua aspek utama. Pertama, akan dilakukan pengembangan sisi dermaga dan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan layanan angkutan penumpang. Kedua, akan ada pengembangan untuk angkutan barang pelayaran rakyat dengan kapasitas hingga 20 unit kapal sekaligus untuk bongkar muat. 

Dermaga ini akan memiliki panjang sekitar 800 meter. Selain itu, akan dibangun jalan lingkar antara pelabuhan ke Rimba Jaya atau Pinang Marina sepanjang 1,2 kilometer.

Pelabuhan Kuala Riau juga akan dilengkapi dengan fasilitas seperti pengisian bahan bakar, listrik, dan kebutuhan kapal lainnya di area seluas 3 hektar di pelantar 1 dan 2. Tiga dermaga apung jenis HDPE dan satu dermaga khusus untuk kapal pemerintah juga akan dibangun. 

Seluruh proyek ini akan dilakukan dengan konstruksi ramah lingkungan dan tidak akan melibatkan reklamasi.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau menjadi salah satu proyek percontohan yang mendapat hibah dari MCC bersama dengan empat provinsi lain di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Riau.

Baca juga: Kenaikan Tarif Parkir di Kota Batam, Dukungan atau Beban Bagi Pengendara dan Jukir

Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa pengembangan Pelabuhan Kuala Riau sangat penting karena pelabuhan tersebut berfungsi sebagai pintu masuk utama logistik bagi masyarakat Tanjungpinang. 

"Dengan semakin baiknya performa Pelabuhan Kuala Riau, arus keluar masuk barang di Tanjungpinang akan menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya akan menggerakkan perekonomian Tanjungpinang," ujar Gubernur Ansar.

Efisiensi waktu dan kepastian logistik yang dijamin oleh proyek ini akan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha dalam mengelola stok atau pergudangan, yang dapat mengarah pada penggunaan dana dan ruang yang lebih produktif.

Sementara itu, Jenner Edelman, Residence Country Director MCC untuk Indonesia, menyatakan apresiasinya terhadap upaya Gubernur Ansar dalam mewujudkan kolaborasi ini dan menjadikan proyek ini sebagai salah satu proyek percontohan. 

Meskipun baru berada di Indonesia selama dua bulan, ia sudah mengakui pentingnya upaya yang dilakukan dan telah melihat dengan jelas visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengembangan pelabuhan tersebut.

Proyek ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Direktur Eksekutif MCA-Indonesia Maurin Sitorus, Konsultan PwC Indonesia Hendri Hendrawan, BPPW Kepri sebagai perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Bappenas dan Kemendagri yang hadir secara virtual, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala Barenlitbang Kepri Misni, para Kepala OPD Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang, serta para stakeholder terkait.