Palembang, Batamnews - Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Palembang (KMP) menyelenggarakan aksi mandi massal di depan Kantor Walikota Palembang pada Jumat (22/9). 

Aksi ini merupakan bentuk protes mereka terhadap rencana kenaikan tarif PDAM Tirta Musi Palembang yang diperkirakan mencapai 12,5 hingga 15 persen mulai bulan Oktober 2023 mendatang.

Koordinator aksi, Arki, menyatakan bahwa kenaikan tarif seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat Palembang, terutama di tengah meningkatnya harga bahan pokok. Menurutnya, kenaikan ini akan menambah beban rumah tangga masyarakat.

Baca juga: Pemindahan Warga Pulau Rempang Terhambat, BP Batam Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat

"Rakyat membutuhkan jaminan hak untuk sejahtera dan akses terhadap air bersih. Ini merupakan kesalahan besar jika bisnis air yang dikelola oleh Pemerintah Kota membebani rakyat dengan status Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda)," ungkap Arki seperti yang dilansir rmol, Sabtu (23/9/2023).

Arki menegaskan bahwa profit bukanlah tujuan utama dalam pendirian PDAM. Lebih penting lagi, ada tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh PDAM. Ini seharusnya tidak mengesampingkan biaya sebagai alasan peningkatan pelayanan. Hal ini bertentangan dengan visi dan misi PDAM Tirta Musi Palembang.

baca juga: Singapura Geser Hong Kong, Rebut Gelar Negara dengan Perekonomian Paling Bebas di Dunia

Ia menjelaskan bahwa rencana kenaikan tarif PDAM Kota Palembang serasa seperti petir di tengah teriknya matahari. Koalisi tersebut juga meminta Pemerintah Kota untuk memperbaiki kinerja PDAM, termasuk menangani masalah tunggakan tagihan yang masih banyak dan juga dugaan adanya sambungan ilegal PDAM yang diduga di-backup oleh oknum dalam PDAM.

"Kami berharap Pemerintah Kota Palembang segera mengevaluasi dan memperbaiki kinerja layanan PDAM serta meninjau ulang rencana kenaikan tarif ini," tegasnya.