Pemindahan Warga Pulau Rempang Terhambat, BP Batam Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat

Pemindahan Warga Pulau Rempang Terhambat, BP Batam Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat

Pertemuan Menteri Investasi Bahlil Lahadali dengan Ketua Umum Keramat Gerisman Ahmad dan masyarakat Kampung Melayu Pulau Rempang beberapa waktu lalu (dok bp batam)

Batam, Batamnews - Batas waktu pendaftaran relokasi Pulau Rempang tanggal 20 September, sudah terlewati. Karena pendaftar masih sedikit, Badan Pengusahaan (BP) Batam kemudian memperpanjang masa pendaftaran hingga tanggal 28 September, sesuai tenggat waktu pengosongan area.

Namun melihat perkembangan terakhir pasca kedatangan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Kampung Melayu Rempang, kemarin, bisa jadi tenggat waktu ini diperpanjang.

Hal ini memang tidak dipungkiri oleh BP Batam. Mereka tidak bisa mematok tanggal 28 September sebagai batas waktu pengosongan. Pasalnya, mereka masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan tenggat waktu ini.

Baca juga: HIMAD PURELANG Tempuh Jalur Hukum Bela Hak Masyarakat Adat di Pulau Rempang dan Galang

Sementara itu dari target 700 kk yang haru dipindahkan untuk tahap pertama di empat kampung, sesuai data dari BP Batam, baru sekitar 100 KK yang mendaftar.

Hal ini dibenarkan Ariastuty Sirait, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam. Namun data ini sendiri masih dirahasiakan oleh pihak BP Batam, mengingat kondisi di lapangan yang masih ada penolakan untuk relokasi. Mereka yang dipindahkan ini, khusus untuk areal 2.000 hektar.

"Lebih dari 100 KK yang sudah mendaftar. Untuk tahap pertama, targetnya adalah 700 KK di tanah seluas 2.000 ha. Kita akan fokus pada 2.000 ha terlebih dahulu," ujar Ariastuty, seperti dikutip bisnis, Sabtu (23/9/2023).

Baca juga: Rusun BP Batam Kabil Siapkan 312 Kamar untuk Warga Rempang Terdampak Relokasi

Untuk memenuhi target 700 kk, pihak BP Batam masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait langkah selanjutnya dalam pemindahan warga Pulau Rempang. 

Sebelumnya, pemerintah berjanji akan menyediakan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak oleh pengembangan investasi tersebut. Rumah tipe 45 senilai sekitar Rp120 juta akan dibangun dalam waktu 6 hingga 7 bulan.

Sementara menunggu proses konstruksi, warga akan mendapatkan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara. Ariastuty mengatakan bahwa mereka akan menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pemindahan warga Pulau Rempang.

Baca juga: Moeldoko Ungkap Upaya Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan di Pulau Rempang, Batam

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merelokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, sesuai rencana awal di Dapur 3 Sijantung. 

Masyarakat yang terdampak rencana investasi produsen kaca asal China, Xinyi Group, hanya akan dipindahkan ke daerah lain yang masih dalam satu kawasan Pulau Rempang atau istilahnya digeser dari tempat semula.

Hal ini merupakan bagian dari rencana revitalisasi Pulau Rempang yang akan menjadi kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. 

Baca juga: Investasi Raksasa di Rempang Eco-City: Menggerakkan Mesin Ekonomi Baru

Dari total lahan seluas 17.000 hektare yang akan direvitalisasi, hanya 7.000 hektare yang akan dikelola, sedangkan 10.000 hektare sisanya adalah kawasan hutan lindung. 

Tahap pertama pembangunan kawasan industri akan dilakukan pada lahan seluas sekitar 2.000-2.500 hektare.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews