Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Pimpin Rakor Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Pimpin Rakor Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang

Tiga menteri bersama Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam rapat bahas masalah Rempang Batam

Batam, Batamnews - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM), Bahlil Lahadalia, hari ini kembali memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan investasi ramah lingkungan di Kawasan Pulau Rempang, Batam. 

Rakor ini berlangsung di Hotel Marriot Harbourbay Kota Batam pada Minggu, 17 September 2023.

Rapat yang strategis ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di tingkat nasional dan daerah, termasuk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (FKPD), Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga menjabat sebagai Walikota Batam, Muhammad Rudi, serta sejumlah peserta terbatas lainnya.

Baca juga: Keterlibatan Tomy Winata Dalam Kontroversi Pembangunan Rempang Eco City di Batam

Dalam keterangan persnya, Bahlil Lahadalia menekankan bahwa proses pengembangan investasi di Kawasan Rempang di Batam akan tetap berjalan dengan baik. 

Pemerintah akan melibatkan masyarakat setempat dalam dialog, dan akan memberikan apresiasi serta penanganan khusus kepada mereka yang telah lama bermukim di Rempang.

"Kita akan berkomunikasi mengenai semua permasalahan ini, sebagaimana orang kampung berbicara," ujar Bahlil Lahadalia di hadapan awak media.

Bahlil juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kelangsungan pembangunan Rempang dengan mengadakan rapat rutin setiap minggunya bersama Gubernur Kepulauan Riau dan BP Batam untuk mencari solusi terbaik dalam proses ini.

"Rapat rutin ini akan memungkinkan kita menemukan solusi lebih cepat dan mengatasi setiap tantangan yang muncul," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Rempang sebagai pusat investasi ramah lingkungan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Kepulauan Riau, terutama Kota Batam, serta berdampak secara nasional. 

Baca juga: GAMKI Kepri Gelar FGD Pahami Perspektif dan Solusi dalam Kasus Investasi Pulau Rempang

Investasi ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan hak-hak penuh kepada masyarakat yang terkena dampak relokasi, termasuk pemberian tanah seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 dengan harga Rp120 juta. 

Selain itu, pemerintah akan memberikan uang tunggu transisi sebesar Rp1,2 juta per kepala keluarga, ditambah Rp1,2 juta per Kartu Keluarga sebagai uang bantuan rumah. 

Apabila rumah yang dimiliki lebih besar dari yang disediakan oleh pemerintah, selisihnya akan dihitung oleh KJJP (Komite Jaminan Jual Beli Pemerintah), dan selisih tersebut akan dibayarkan oleh BP Batam, termasuk jika ada pohon, keramba, sampan, atau tanaman lainnya dalam relokasi.

"Semua kompensasi akan dihitung secara proporsional sesuai dengan mekanisme dasar perhitungan yang berlaku," tegas Bahlil.

Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah akan menghargai hak-hak masyarakat dalam pengembangan investasi Kawasan Rempang ini, dan akan memprosesnya dengan sangat serius, mengingat persaingan dengan banyak negara untuk mendapatkan investasi ini.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews