Batam, Batamnews - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, memberikan dukungan kuat terhadap upaya BP Batam dalam mempercepat proses relokasi masyarakat di Kawasan Rempang.

Bahlil Lahadalia juga menyatakan keyakinannya bahwa pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia dapat direalisasikan dengan sukses. Langkah ini tidak hanya akan memberikan dampak positif terhadap Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan, tetapi juga akan membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Saya sudah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan merelokasi masyarakat tanpa persiapan yang maksimal. Setiap keluarga akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi beserta sertifikatnya. Pemerintah juga akan menyediakan pembiayaan untuk membangun rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta per keluarga," ungkap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (13/9/2023).

Baca juga: BP Batam Tegaskan Video Kerusuhan di Kota Batam adalah Hoaks

Bahlil Lahadalia yakin bahwa BP Batam memiliki kapabilitas untuk mewujudkan rencana pengembangan Rempang Eco-City ini. Dengan demikian, Batam, yang telah menjadi lokomotif perekonomian Kepulauan Riau, akan semakin menjadi magnet investasi bagi Indonesia, seiring usahanya bersaing dengan Singapura.

"BP Batam memiliki tugas penting untuk menjadikan Kota Batam sebagai saingan yang sepadan dengan Singapura. Meskipun tantangan selalu ada saat ada investasi besar yang masuk ke Batam, kita harus mencari solusinya. Semua hambatan bisa diatasi," tambahnya.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskannya untuk turun langsung ke Kota Batam guna memantau dan mempercepat relokasi masyarakat Rempang.

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia: Mantan Bendahara HMI dan Ketua HIPMI yang Diutus oleh Jokowi ke Pulau Rempang

"Setiap investasi besar pasti memiliki dinamika tersendiri," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bersikeras untuk menyelesaikan realisasi investasi Rempang Eco-City sesuai dengan tugas yang diberikan. Hal ini sangatlah penting, mengingat bahwa proyek pengembangan Rempang telah menjadi bagian dari Program Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

"Kami bertekad untuk menyelesaikan realisasi investasi ini dan akan melanjutkan dengan rencana relokasi untuk masyarakat Rempang. Kami memiliki persetujuan dan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah dalam upaya ini. Kami berharap masyarakat dapat menerima langkah ini dengan baik," tegas Rudi.