Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Ungkap Status Tanah Pulau Rempang Batam: Tidak Ada HGU

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Ungkap Status Tanah Pulau Rempang Batam: Tidak Ada HGU

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto. (Foto: ist/net)

Jakarta, Batamnews - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, telah mengungkapkan pandangannya mengenai konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Hadi menyatakan bahwa lahan seluas 17 ribu hektare yang dijadikan lokasi Rempang Eco City tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan secara hukum adalah kawasan hutan.

"Tanah di Rempang tidak memiliki HGU. Seluruh lahan seluas 17 ribu hektare ini adalah bagian dari kawasan hutan. Ada juga 600 hektare Hak Pengusahaan Lahan (HPL) yang dikelola oleh BP Batam. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat atas tanah yang mereka tempati," ungkap Hadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/9/2023).

Baca juga: PP Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Cabut Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Batam

Hadi juga menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kerusuhan di Pulau Rempang, pemerintah telah berusaha berdialog dengan masyarakat setempat. Menurutnya, sebanyak 50% dari penduduk Pulau Rempang telah menerima usulan pemerintah terkait relokasi.

"Ikhtisar, ada 15 titik komunitas di Rempang, yang mayoritas bekerja sebagai nelayan di pantai. Kami telah berupaya untuk merundingkan solusi dengan tetap menghormati budaya lokal, yaitu dengan mencari lokasi relokasi yang layak bagi mereka," tambahnya.

Tidak hanya itu, Hadi menginformasikan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan Hak Guna Gabungan sebesar 500 hektare untuk masyarakat. Lokasi ini juga berada di dekat pantai, memungkinkan penduduk yang mayoritas nelayan untuk tetap menjalankan mata pencaharian mereka. Selain itu, fasilitas tambahan seperti pendidikan dan layanan kesehatan juga disiapkan untuk masyarakat.

Baca juga: Ketakutan dan Kecemasan Hantui Warga di Rempang Batam Pasca Aksi Demo Ricuh

"Dari luasan 500 hektare tersebut, kami akan membaginya menjadi bagian-bagian kecil sekitar 500 meter persegi dan segera menerbitkan sertifikatnya. Di sana akan dibangun fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Kami juga berkoordinasi dengan KKP untuk membangun dermaga bagi nelayan," terang Hadi.

Hadi juga berjanji akan memberikan beasiswa pendidikan ke China bagi anak-anak dari 15 titik komunitas di Pulau Rempang. Mereka akan mendapatkan pelatihan agar bisa bekerja di pabrik kaca yang direncanakan akan dibangun di pulau tersebut oleh Xinyi Group, perusahaan asal China.

"Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat merespon baik penjelasan kami. Gubernur dan wali kota juga telah melakukan pematokan pada tanggal 8, menempatkan 150 patok tanpa ada masalah. Namun, beberapa hari kemudian, muncul permasalahan," ungkapnya.

Hadi menegaskan niatnya untuk langsung berkunjung ke Pulau Rempang guna berdialog dengan masyarakat dan memastikan apakah tawaran yang diberikan oleh pemerintah bisa diterima oleh mereka atau tidak.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews