Jakarta, Batamnews - Keputusan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024 yang melibatkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah menciptakan kejutan dan kontroversi di tengah dunia politik Indonesia. 

Meski Anies dan Cak Imin telah menyepakati pasangan tersebut, Partai Demokrat mengungkapkan rasa ketidakpuasannya atas perubahan dinamika politik ini.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyoroti bahwa sebelumnya seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah yang dijagokan sebagai cawapres pendamping Anies. 

Baca juga: BRK Syariah Berikan Bonus dan Fasilitas Transportasi kepada Alvino si Togak Luan selama di Jakarta

Namun, tiba-tiba terjadi perubahan yang tidak terduga ketika Anies dipasangkan dengan Cak Imin. Kejadian ini diumumkan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Riefky mengecam tindakan tersebut dengan mengatakan, "Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Partai Politik koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan."

Pengumuman tersebut tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kesolidan koalisi. Riefky menjelaskan bahwa pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, Surya Paloh secara sepihak menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. 

Baca juga: Gubernur Ansar Datang Langsung ke Istana Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 

Keputusan ini diambil tanpa pemberitahuan atau konsultasi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota koalisi yang juga terlibat.

"Partai Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ungkap Riefky mengenai tekanan yang dirasakan oleh partainya dan PKS untuk menyetujui perubahan ini.

Dalam pernyataan resmi, Partai Demokrat menyatakan rasa kekecewaan dan ketidakpuasannya atas perubahan ini. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan kesepakatan Piagam Koalisi yang sebelumnya sudah disetujui oleh tiga partai koalisi.

Partai Demokrat mengakui bahwa rentetan peristiwa ini menciptakan ketidakstabilan dalam koalisi dan menyebabkan pertanyaan tentang konsistensi serta arah politik yang akan diambil menjelang Pilpres 2024. 

Kesepakatan mendadak ini telah mengubah dinamika politik, dan dampaknya akan terus menjadi perhatian dalam beberapa waktu mendatang.