Batam, Batamnews - Maraknya praktik situs judi online belakangan ini menjadi pembicaraan publik. Pasalnya, Kementrian Kominfo mengaku telah memblokir banyak situs judi online, tapi kenyataannya, situs itu masih ada.

Terbaru, diketahui  jutaan domain website pemerintah digunakan oleh para pengelola judi online. 

Tindakan tidak bermoral ini terjadi melalui pemanfaatan pranala balik atau yang dikenal dengan backlink, dimana domain '.go.id' milik pemerintah dimanfaatkan.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Rabu (30/8/2023), Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Kepala Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa praktik ini melibatkan penggunaan backlink yang dilakukan oleh pelaku-pelaku situs judi online. 

Baca juga: Perbaikan Pipa Bocor di Central Sukajadi Selesai Dikerjakan, Air Perlahan Kembali Mengalir

"Jadi itu namanya backlink, memanfaatkan backlink. Nah ini, anggota kami sedang di lapangan untuk menangkap target operasi (TO) yang menggunakan backlink," kata Brigjen Pol Vivid.

Selain itu, ditemukan bahwa modus pencatutan domain pemerintah ini dilakukan dengan tujuan agar situs judi online dapat dengan mudah menyebar melalui pengunjung yang tidak curiga. 

Menurut Vivid, tim investigasi telah dikerahkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap praktik-praktik backlink semacam ini. 

"Kami telah mengidentifikasi sekitar 4 juta kasus," tambahnya.

Baca juga: Protes Relokasi di Pulau Rempang: Lembaga Adat Kesultanan Riau-Lingga Akan Sampaikan Tuntutan

Vivid juga memberikan penjelasan mengenai akar masalah ini. Ia menyoroti kurangnya perawatan dan pemeliharaan dalam bidang Teknologi Informasi (TI) oleh para pengelola situs website, yang telah memicu maraknya praktik ini. 

"Kami telah memberikan informasi kepada para pengelola situs untuk secara rutin membersihkan situs mereka. Namun, tampaknya tidak semua telah mengindahkan imbauan ini," ungkapnya.

Vivid menegaskan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi semata. Pemeliharaan dan keamanan situs adalah tugas utama para pengelola, termasuk memperbarui sistem keamanan secara berkala. 

"Kami mengingatkan mereka mengenai pentingnya sistem keamanan. Kami mengimbau para pengelola situs pemerintah agar lebih berhati-hati dan rajin membersihkan situs mereka dari backlink," tegasnya.

Baca juga: Perlindungan Data Pribadi di Era AI: Kominfo Siapkan Pedoman Etika

Sebelumnya, @ismailfahmi di platform X telah mengungkap bahwa jutaan domain situs judi online telah berhasil terungkap melalui metode 'Drone Emprit', sistem pemantauan, dan analisis media sosial. Lebih dari 4 juta situs judi online telah mencatut domain pemerintah '.go.id'. 

“Coba sendiri dengan googling: gacor sites:go.id. ASN dan masyarakat yang mengunjungi situs pemerintah, langsung disuguhi informasi judi,” tulis Ismail dalam unggahannya pada Selasa (22/8/2023).

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi masalah serius terkait situs judi online, di mana hampir 4 juta halaman web menggunakan domain pemerintah.

Terkait fenomena ini, Ismail mencatat bahwa kurangnya perhatian dalam merawat dan mengelola situs web menjadi penyebab utama. Hal ini menyebabkan situs-situs pemerintah menjadi rentan untuk menampilkan informasi dan tautan terkait judi, yang menarik perhatian dan menggoda untuk diakses.

Baca juga: Dimodifikasi untuk Angkut Solar Subsidi, Polisi Amankan Pajero dan Fortuner

"Dalam upaya mengatasi masalah ini, telah ada lebih dari 846.047 situs judi yang berhasil diblokir sejak tahun 2018. Namun, masih ada 3 juta situs lebih yang terletak di situs-situs pemerintahan," jelas Ismail seperti dikutip liputan6, Kamis (31/8/2023).

Dalam penelitiannya, Drone Emprit juga menemukan bahwa situs-situs akademik menjadi sasaran lain dari situs judi online, dengan lebih dari 1,2 juta halaman web menggunakan domain ac.id. Hal ini semakin menunjukkan urgensi untuk mengatasi masalah luasnya situs judi online yang telah mencatut domain pemerintah.