Dumai, Batamnews - Proses penyidikan terkait dugaan mark up pada pengadaan bandwidth senilai Rp1,3 miliar di satker Diskominfotik Kota Dumai pada tahun 2019 masih berlanjut. 

Tim Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Dumai, Provinsi Riau tengah berupaya mencari kebenaran terkait perkara ini yang melibatkan APBD 2019 dan APBD Perubahan tahun 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, Agustinus Herimulyanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan atas dugaan kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa tim penyidik telah diinstruksikan untuk beroperasi secara transparan dan objektif.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Perairan Batam, Senin: Waspada Gelombang Laut Tinggi

"Kami tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun dan berkomitmen untuk bekerja tanpa intervensi. Kejari Dumai berusaha berlaku objektif dalam penanganan kasus ini," tegas Kajari kepada wartawan pada hari Minggu (30/7/2023).

Agustinus menjelaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung untuk mencari bukti yang dapat mengungkap kebenaran terkait perkara ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak.

"Tim jaksa penyidik yang baru ditugaskan akan melakukan penyidikan dengan personel baru, karena tim sebelumnya sudah mengalami mutasi," tambahnya, sambil menyatakan bahwa menangani kasus dugaan korupsi tidaklah mudah.

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Partai Bulan Bintang Jaga Kualitas Pemilu 2024

Agustinus menegaskan bahwa jika terbukti secara yuridis bahwa terdapat perbuatan melawan hukum pidana, maka kasus ini akan diajukan ke proses penuntutan. Proses penyidikan ini tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh guna mencari keadilan dan kebenaran dalam kasus tersebut.