Tanjungpinang, Batamnews - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau pada bulan Maret 2023 mengungkapkan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mencapai presentase terendah sejak tahun 2015. Menurut data survei, jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut saat ini berjumlah 142,50 ribu orang atau sekitar 5,69 persen. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan sebanyak 6,4 ribu orang dari kondisi di bulan September 2022 yang sebesar 148,89 ribu orang atau 6,03 persen.

Dengan presentase sebesar 5,69 persen, Provinsi Kepri kini menempati posisi keenam dengan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit di seluruh Indonesia. Data ini juga menunjukkan angka yang jauh di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang masih berada di angka 9,36 persen.

Baca juga : Buka Peluang Kerja, Kepala BP Batam Dukung Pengembangan KEK Batam Aero Technic

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, menyebut penurunan angka kemiskinan ini sebagai hasil kerja keras dari Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh stakeholder di wilayah tersebut dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

"Presentase kemiskinan yang terus turun ini harus kita apresiasi, karena Pemprov Kepri bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota terus berupaya maksimal melalui berbagai program dan kegiatan supaya angka kemiskinan bisa terus ditekan," ujar Luki Zaiman di Tanjungpinang, Jum'at (28/07).

Beberapa program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam upaya pengentasan kemiskinan antara lain operasi pasar murah, pemberian insentif, Gerakan Nasional Percepatan Infrastruktur Prioritas (GNPIP) bekerjasama dengan Bank Indonesia, program subsidi bunga pinjaman nol persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta percepatan belanja pemerintah.

Baca juga : Lowongan Kerja Terbaru di Batam: Ada 30 Peluang Karir Menarik, Siapkan Lamaran Anda!

Tidak hanya itu, survei juga menunjukkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri pada bulan Februari 2023 sebesar 7,61 persen, menurun dari kondisi pada Agustus 2022 yang sebesar 8,23 persen.

Luki Zaiman menyebut bahwa kebijakan yang diambil oleh Gubernur Ansar Ahmad dalam menangani pengangguran, khususnya di bidang ketenagakerjaan, telah berada di jalur yang benar. Pemerintah Provinsi Kepri terus mendorong daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, sementara stimulus diberikan kepada para pelaku usaha untuk menjaga agar usaha mereka tetap berjalan dan permintaan terhadap tenaga kerja tetap terjaga.

"Sekarang pemerintah daerah, salah satunya, fokus pada penanganan pengangguran dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kepri melalui pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas balai pelatihan kerja yang dimiliki," tambah Luki Zaiman.

Dengan hasil survei yang menggembirakan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat optimis bahwa laju pertumbuhan ekonomi secara makro di wilayah tersebut dapat terus meningkat dan secara langsung memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.