Gubernur Riau ke Komisi V DPR RI: Lapor Pembangunan Infrastruktur
Gubernur Riau Syamsuar melaporkan perkembangan pembangunan infrastruktur ke Komis V DPR RI (ist)
Pekanbaru, Batamnews - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin pertemuan dengan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Bupati/Wali Kota dan Kepala Dinas PUPR di Provinsi Riau. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, pada Jumat (14/7/2023) malam.
Gubri Syamsuar menyatakan bahwa ia sengaja mengundang para kepala daerah di Riau dalam pertemuan ini. Ia berharap agar seluruh kepala daerah di Riau dapat memberikan usulan terkait kendala infrastruktur di wilayah mereka.
Baca juga: Dua Pelaku Curanmor dan Satu Penadah Diringkus Polsek Sei Beduk, Semuanya Masih Di Bawah Umur
Gubri mengungkapkan bahwa masih banyak kondisi infrastruktur di wilayahnya yang perlu diperbaiki. Meskipun begitu, pihaknya telah memperbaiki 64 persen dari jalan provinsi.
"Masih ada jalan provinsi yang belum sempurna, baru sekitar 64 persen yang diperbaiki. Oleh karena itu, masih banyak yang perlu diperbaiki karena wilayahnya cukup luas," jelasnya.
Gubernur Syamsuar juga membahas kondisi rusaknya kawasan laut, pulau, dan sungai terutama di Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang telah dikunjungi oleh rombongan Komisi V DPR RI.
Baca juga: LPPM ITB Bimbing Warga Desa Parit Karimun Kembangkan Industri Kreatif
Menurutnya, sebagian besar kawasan tersebut terkena abrasi. Namun, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk mengurusnya karena hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR.
"Tadi kami juga melihat langsung kerusakan di Sungai Kampar, terutama di Teluk Meranti. Ini hanya satu contoh, belum lagi di Inhu, Rohul, Rohil, dan Kampar yang juga mengalami abrasi secara luas. Sayangnya, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengurus hal ini karena menjadi kewenangan Kementerian PU," ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi kendala di daerah tersebut karena dana APBD pemerintah daerah tidak dapat membantu. Oleh karena itu, solusinya diinisiasi dengan menggunakan dana bantuan bencana, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara itu, anggota DPR RI, Ir Effendi Sianipar, menyatakan bahwa ia beserta anggota Komisi V DPR RI lainnya datang ke Riau untuk melihat secara langsung aspirasi masyarakat.
Baca juga: Polda Jambi Berhasil Ungkap Kasus TPPO: Korban Dibawa ke Batam untuk Dijadikan PSK
"Kedatangan kami ke Riau bersama dengan perwakilan dari kementerian adalah untuk mendapatkan informasi dan memahami kebutuhan masyarakat. Saya akan berjuang untuk mewujudkan aspirasi masyarakat ini," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa mengunjungi berbagai lokasi di Riau merupakan suatu kebahagiaan bagi Komisi V DPR RI. Hal ini memberikan wawasan mengenai kondisi infrastruktur jalan dan kondisi lainnya di wilayah tersebut.

Komentar Via Facebook :