Batam, Batamnews - Persoalan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) , perlu banyak pembenahan. Yang di sorot mulai dari masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , daya tampung sekolah, sampai pada subsidi pendidikan siswa kurang mampu.

Khususnya di sekolah tingkat menengah pertama dan atas. SMP, SMA dan SMK negeri di Kepri, khususnya di Batam, tak lagi bisa menampung banyak siswa baru. Setiap tahun jumlah peserta didik kian membludak.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging. Katanya, Pemprov Kepri khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) harus memikirkan secara serius masalah tersebut.

Mulai dari infrastruktur. Uba melihat jika sekolah-sekolah SMA maupun SMK negeri di Kepri perlu pembenahan. Selain penambahan ruang kelas, juga harus ada penambahan sekolah yang mendukung.

Baca juga: Kadis Kominfo Pemko Tanjungpinang Tidak Percaya Data BPS Soal Angka Kemiskinan

“Karena melihat jumlah penduduk dan daya tampung sekolah, perlu ada upaya pemerintah untuk menambah sekolah. Di Bengkong dan Batuampar misalnya, perlu ada penambahan sekolah yang mendukung untuk peningkatan kualitas SDM. Ini contoh kecil agar Pemprov Kepri serius memperhatikannya,” ujarnya, Selasa (6/6/2023).

Ia mencontohkan kawasan Bengkong dan Batuampar Batam, sebab tak ada sekolah kejuruan negeri di sana. Terlebih lagi kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan industri yang akan berkembang.

“Tidak semua kecamatan memiliki SMK. Ini menantang mereka (siswa) membuat pilihan. Ini hal penting dan harus menjadi catatan Disdik Kepri,” ujar Uba.

Dilansir dari laman resmi Disdik Kepri, bahwa pada tahun 2023 ini, ada 18.000 siswa lulusan SMP yang akan masuk ke SMA sederajat. Sementara melihat daya tampung sekolah di Batam saat ini, hanya bisa menerima siswa sebanyak 10 ribu untuk tingkat sekolah atas.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Ansar Ahmad Tetap Andalan Golkar di Pilgub Kepri, Koalisi Masih Dirahasiakan

"Artinya ada delapan ribu yang tak bisa masuk ke sekolah negeri. Untuk itu, harus ada upaya pemerintah mensosialisasikan ini. Jadi orientasinya ialah bagi yang mampu disampaikan sejak awal sehingga tidak berebut masuk ke SMA atau SMK negeri," katanya.

Uba pun mempermasalahkan keseriusan pemerintah dalam mengurusi pendidikan di Kepri. Tidak ada langkah antisipatif dan jaminan yang dibuat pemerintah kepada seluruh siswa agar dapat menimba ilmu di sekolah-sekolah, termasuk juga di sekolah swasta.

Seperti subsidi pendidikan untuk jenjang SMA/SMK. Pemprov Kepri saat ini memang tidak ada mensubsidi biaya sekolah anak di tingkat menengah atas itu. Akan tetapi, pemerintah mampu memberi insentif bagi RT/RW. Padahal, menurut Uba, Pemprov juga bisa memberikan prioritas untuk calon siswa SMA/SMK yang kurang mampu.

“Saya mendorong pemerintah untuk mengantisipasi agar siswa bisa sekolah ke swasta. Pemerintah harus membantu memberikan subsidi SPP. Dengan subsidi ini, siswa yang secara ekonomi orangtuanya kurang mampu bisa masuk dan bersaing di sana. Gubernur bisa memberi insentif ke RT/RW, tapi kenapa tidak bisa ke para siswa?" kata dia.

Kurangnya Sosialisasi dalam Sistem PPDP

Kesiapan Pemprov Kepri mengantisipasi penerimaan siswa baru yang masuk ke tingkat SMA dan SMK juga dipertanyakan. Agar PPDB dapat berjalan dengan baik, Uba mendorong perbaikan dan langkah konkret guna meminimalisir hal-hal yang terjadi dari tahun sebelumnya ke arah yang lebih baik.

"Kami sudah menyampaikan kepada dinas melakukan sosialisasi di bulan satu (Januari) dan dua (Februari) ke sekolah-sekolah SMP guna menjelaskan tentang daya tampung lulusan. Serta menyampaikan ke siswa agar memilih sekolah sesuai zonasi," katanya.

Diketahui, siswa lulusan non-prestasi masuk ke sekolah tertentu karena faktor teman sejawat. Secara zonasi itu tidak memungkinkan. Di sisi lain, tidak sedikit pula orang tua murid yang dominan memilih sekolah unggul untuk anak.

"Jadi ini tidak memungkinkan. Di tahun sebelumnya, ada SMAN 3 Batam yang semua siswa cenderung masuk ke sana. Begitu juga SMAN 1 Batam. Padahal, kualitas sekolah itu hampir merata. Disdik kurang maksimal mensosialisasikan ini. Memang penting menyiapkan sekolah baru agar penyebaran murid bisa seimbang," ujar Uba.

Ia berharap, Disdik Kepri bisa memastikan info terkait PPDB bisa diterima masyarakat luas. Terutama sistem pendaftaran via online.

“Ada banyak orang tua yang kesulitan mendaftarkan anak lewat jalur online ini. Untuk itu Disdik harus mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi dan memastikan informasi terkait itu sampai ke seluruh masyarakat. Jangan sampai ada (calon peserta didik) yang tidak diterima karena daftarnya sulit,” pungkasnya.