BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai,  masalah utama di kota Batam terkait sektor ekonominya.

Darmin menjelaskan, ada tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengelola Batam dengan pemerintah daerah kota Batam, Walikota maupun Gubernurnya.

"Makanya kita akan segera rakor (rapat koordinasi) pada awal Januari 2016 dan minggu keduanya akan kita sampaikan usulan itu ke Presiden untuk kembali dirapatkan,” ujar Darmin. 

Menurut dia, usulan ini harus menjawab persoalan tumpang tindih dan melihat dalam konteks ekonomi regional menuju MEA. 

“Jadi cari jalan keluarnya, walaupun keputusan bukan di Januari 2016," tuturnya baru-baru ini.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan otorita batam dicabut dengan membubarkan BP Batam, pasalnya negara merugi Rp 20 triliun.

"Dengan adanya otorita, 10 tahun negara kehilangan Rp 20 triliun di perpajakan. Presiden mempertanyakan, bagaimana caranya (agar tidak merugi)," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai melantik Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Riau Nurmantyo di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Sebagai informasi, detail dari kerugian tersebut antara lain terdiri dari kontribusi bea masuk sebesar Rp 5,8 triliun, pajak pertambahan nilai sebesar Rp 10,7 triliun, pajak penjualan barang mewah sebesar Rp 500 miliar, dan pajak penghasilan Rp 2,8 triliun.

Alhasil, pemerintah memutuskan untuk menghapus otorita Batam per Januari 2016 mendatang. "Otorita Batam per Januari, hapus! Untuk mempercepat investasi," lanjut Tjahjo.

sumber: liputan6.com

[snw]