BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Dua menteri kabinet Jokowi saat berada di Kepulauan Riau membuat pernyataan kontroversial mengenai pembubaran BP Batam. Diantaranya adalah Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Birokrasi Reformasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dan Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Saat datang ke Batam Mei 2015 lalu, Yuddy sudah melontarkan wacana untuk mengevaluasi BP Batam, termasuk niat membubarkan.  

Menurut Yuddy, lembaga non struktural itu masuk dalam observasi evaluasi di kementriannya.

Tidak saja BP Batam namun juga BP Karimun dan BP Bintan. Bila di lihat memang ketiga lembaga itu tidak terlalu berperan penting.

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Istimewa)

Terutama BP Karimun dan BP Bintan yang tak pernah terdengar terobosan dalam menarik investor untuk datang ke daerah masing-masing. 

Observasi tersebut menurut Yuddy menyangkut tata kelola pemerintahan dan aparatur, program-program kerja BP Batam, sekaligus efektifitas penggunaan anggarannya.

“Masih dibutuhkan atau tidak,” ujar Yuddy kepada wartawan ketika itu saat berkunjung ke Batam kala itu.

Pemerintah Jokowi memang sudah mengkaji dan membubarkan sejumlah lembaga struktural dan non struktural. 

“Salah satu yang dikaji termasuk keberadaan BP BBK (Badan Pengusahaan Batam, Bintan dan Karimun)," ucap Yuddy.

Kemudian Mendagri Tjahjo Kumolo juga membuat publik Batam heboh. Tjahjo menilai BP Batam tak lagi diperlukan mengingat kerapnya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan antara BP Batam dan Pemko Batam.

Tjahjo menuturkan, selama selama 10 tahun belakangan masih saja terjadi tumpah tindih kewenangan.

Tjahjo Kumolo berkunjung ke Kepulauan Riau melantik Nuryanto sebagai  Pj Gubernur Kepri menggantikan Agung Mulyana, di Gedung Daerah Kepri, di Tanjung Pinang, Rabu (30/12).

Selain itu, Tjahjo menilai, pemerintah kehilangan potensi pajak hingga Rp 20 triliun dari optimalisasi pajak.

Tjahjo mengatakan, hal tersebut sudah sempat dibahas di sidang kabinet terbatas bersama sejumlah menteri terkait.

Selain itu, status FTZ akan digantikan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut Tjahjo hal tersebut sudah pernah disampaikan kepada Presiden Jokowi. 

[snw]