Batam, Batamnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepulauan Riau (Kepri) mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya penganggaran di Kantor UPT/Cabang Dinas Pendidikan Kepri Batam, Karimun, Lingga, Natuna, dan Anambas.

Hal ini membuat pejabat struktural UPT kesulitan dalam mengawasi sekolah-sekolah SMA/SMK sederajat di wilayah tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Hanafi Ekra, mengatakan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang relatif besar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk operasional kantor cabang UPT pendidikan.

Baca juga: Hanafi Ekra: Ruas Jalan Provinsi di Lingga Butuh Perhatian Pemerintah

Namun, saat ini, pejabat struktural UPT kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan masih harus mengawasi serta melayani sekolah SMA sederajat yang ada di pulau-pulau.

"Saya prihatin mendengar aspirasi struktural di UPT bahwa untuk anggaran ATK aja sulit, belum lagi mereka harus mengawasi dan melayani sekolah SMA sederajat yang ada di pulau-pulau," ungkap Hanafi Ekra.

Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Hanafi Ekra menambahkan bahwa Pemprov Kepri harus menyuntik anggaran untuk pejabat struktural UPT/Cabang Dinas Pendidikan yang cukup banyak membantu mengawasi sekolah-sekolah SMA/SMK sederajat di wilayah Kepri.

Baca juga: Pemprov Kepri Perpanjang Kontrak Guru PTK Non ASN, Hanafi Ekra Singgung Soal Insentif

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya penganggaran di Kantor UPT/Cabang Dinas Pendidikan tersebut.

Wahyu Wahyudin menyatakan bahwa pejabat struktural UPT harus bekerja mengawasi dan melayani SMA di daerah pulau namun tidak didukung dengan anggaran yang cukup.

"Saya miris juga dengan kondisi saat ini, mereka disuruh bekerja mengawasi dan melayani SMA di daerah pulau tapi tak didukung anggaran, oleh karena itu kita dorong Pemprov untuk membantu dan menganggarkannya," ujarnya.