Batam, Batamnews - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, tengah melakukan uji coba pembelian LPG 3 kilogram dengan menggunakan KTP. Metode itu telah berlangsung sejak November 2022 lalu.

Uji coba itu tak dilaksanakan pada seluruh wilayah di Indonesia. Hanya ada 5 daerah saja yang diterapkan, yakni di Kota Mataram; Kecamatan Cipondoh dan Ciputat, Tangerang; Kecamatan Ngalian, Semarang; dan Kecamatan Batuampar, Batam.

"Jadi ada 5 daerah yang dilakukan uji coba pembelian LPG 3 kilogram dengan KTP. Pembeliannya sama saja, lewat pangkalan dan nanti NIK nya akan di input," ujar Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Sumbagut, Susanto August Satria, Selasa (17/1/2023) di Batam.

Baca juga: Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai 2023, Termasuk di Batam

Ditambahkan dia, pembelian gas melon itu hanya dengan KTP saja tanpa penggunaan aplikasi tertentu. Uji coba ini juga akan ada evaluasi lanjutan.

Dari pengakuan masyarakat, Satria mengklaim jika metode tersebut lebih terjamin, sebab pihaknya meyakini penjualan LPG 3 kilogram akan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Begitu juga untuk sektor UMKM.

"Yang punya data masyarakat miskin wewenangnya adalah pemerintah. Ketika kami punya data, mudah bagi kami menyelaraskan data itu untuk disinkronkan. Yang jelas, kita jaga jangan sampai LPG 3 kilogram tak tepat sasaran," katanya.

Baca juga: Siap-Siap, Gas LPG 3 Kg Bakal Diganti dengan Kompor Listrik

Nantinya, setiap NIK KTP hanya dibenarkan membeli satu tabung gas melon. Lebih dari itu tidak diperbolehkan.

Untuk di Batam, PT Pertamina menargetkan sekitar 50 pangkalan LPG untuk diterapkan pembelian dengan KTP. Sementara sejauh ini sudah ada sekitar 20 pangkalan, tepatnya di Batuampar.

"Kecamatan Batuampar sudah siap secara sistem dan wilayahnya secara digitalisasi. Kita pastikan keamanan data terjaga. Ini hanya untuk kepentingan pembelian LPG," kata Satria.

Dengan begitu, pihaknya dapat mengetahui data siapa-siapa saja masyarakat kurang mampu yang melakukan transaksi pembelian. Data itu diperlukan untuk diselaraskan dengan pemerintah pusat untuk rakyat miskin.