Kemendagri Klaim Kisruh Bupati Meranti dengan Kemenkeu Selesai

Kemendagri Klaim Kisruh Bupati Meranti dengan Kemenkeu Selesai

Bupati Meranti, Muhammad Adil. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengklaim kisruh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Muhamad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alokasi dana bagi hasil (DBH) sudah selesai.

Agus telah memfasilitasi pertemuan antara Adil dengan pihak Kemenkeu, Kementerian ESDM di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Ini tadi semuanya sudah cair kok, tidak ada masalah, sudah clear, jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin, dingin juga semua," ujar Agus.

Baca juga: Kemendagri Panggil Bupati Meranti Hari Ini Imbas Sindir Kemenkeu Dihuni Iblis

Agus mengatakan bahwa pihaknya juga telah membahas DBH Kabupaten Meranti. Menurutnya, Adil sempat menjabarkan kondisi Meranti yang tertinggal dan masih banyak warga miskin.

Di sisi lain, kata Agus, pihak Kemenkeu dan Kementerian ESDM menjelaskan penetapan besaran DBH untuk Kabupaten Meranti. "Tadi sudah dibahas, kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," katanya.

Di tempat yang sama, Adil menyatakan polemik tersebut sudah selesai. Adil menyebut hanya ada perbedaan data dari Kementerian ESDM dan Kemenkeu soal DBH Kabupaten Meranti.

"Saya ikut Pak Dirjen. Ini cuma ada perbedaan sedikit. Dari kami begini, dari ESDM begini, dari (Kementerian) Keuangan begini, besok dicocokkan. Semoga selesai," kata Adil.

Baca juga: Pedasnya Ucapan Bupati Meranti ke Kemenkeu, Sensasi atau Patut Diapresiasi?

"Kalau kemarin asumsi. Tapi tadi sudah terjawab. Tadi kita sudah selesai," tambahnya.

Sebelumnya, Adil sempat protes keras kepada Kemenkeu soal besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya.

Adil bahkan sampai menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Ia menilai Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan US$100 per barel.

Namun pada 2022, DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60 per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews