Pedasnya Ucapan Bupati Meranti ke Kemenkeu, Sensasi atau Patut Diapresiasi?

Pedasnya Ucapan Bupati Meranti ke Kemenkeu, Sensasi atau Patut Diapresiasi?

Bupati Meranti M Adil (Foto: ist)

Meranti, Batamnews - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, angkat bicara soal pernyataan Bupati Muhammad Adil ke Kemenkeu beberapa waktu silam yang kini jadi kontroversi.

Legislator Meranti, Hafizan Abas mengapresiasi perjuangan yang dilakukan Adil, sebab konteks demokrasi itu memang tak ada halangan untuk setiap orang memperjuangkan haknya. 

Akan tetapi, dia mengingatkan soal etika. Perjuangan dengan cara yang salah pun menurutnya tak benar.

Baca juga: Soal Kemarahan Bupati Meranti ke Pusat, Rocky Gerung: Itu Fakta Ketidakadilan

"Kita ini Negeri Melayu. Memperjuangkan kebenaran dengan cara yang tidak tepat atau salah pun tak menarik. Cuma, kalau misi atau roh perjuangannya saya apresiasi. Rohnya ialah menuntut keadilan pembagian bagi hasil minyak bagi negeri penghasil minyak demi meranti dan masyarakatnya," kata Hafizan, Kamis (15/12/2022).

Ditambahkannya, silahkan kepala daerah memperjuangkan kebenaran, tapi tidak dengan cara yang salah. 

"Terlalu santun tidak juga baik, karena kita berhadapan dengan pusat yang tak begitu mengerti dengan hal ini. Kalau sudah mengarah ke kasar, tidak juga menarik sebagai kita yang berdomisili di Negeri Melayu. Setinggi manapun tinggi ilmu seseorang, jika tak beradab, itu tak baik. Karena orang beradab tingkatannya di atas orang berilmu," ujar dia.

Baca juga: Sederet Kontroversi Bupati Meranti Muhammad Adil, Pernah Tolak Kunker Gubernur hingga Ucapan Iblis

"Negeri Melayu itu mengedepankan adab, baru ilmu. Yang saya khawatirkan, dua-duanya (adab dan ilmu) tak punya. Perjuangan wajib dibarengi dengan adab dan ilmu. Tapi kalau dua-duanya tak ada, timbul kekasaran," lanjut Hafizan.

Lalu, ia tak tertarik jika hal tersebut dilakukan oleh Bupati Adil dalam rangka sensasi politik saja. Sebab diketahui, Adil termasuk bakal kompetitor menjadi calon Gubernur Riau.

Ia buka-bukaan soal sistem politik Adil. Politisi PKB itu menilai, bahwa sistem politik yang bersangkutan ialah sensasi, bukan prestasi. 

 

"Pertanyaan saya, yang mau ditampilkan Haji Adil sebagai orang yang layak memimpin Riau itu prestasinya apa? Haji Adil membangun strategi politik untuk mempopularitaskan dia menuju Riau 1 hampir berhasil," katanya.

Dia berpesan, jika ingin menjadi seorang pemimpin sejati, tampilkan prestasi yang gemilang dan jangan tampilkan sensasi yang cemerlang.

Dewan Minta DBH Migas Ditinjau Ulang

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Sopandi angkat bicara soal pembagian porsi dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) bagi daerah penghasil, yang saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Menurutnya, wajar Bupati Meranti, Muhammad Adil mempertanyakan Kementerian Keuangan soal DBH yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil minyak. Padahal Kepulauan Meranti sebagai daerah penghasil mampu memproduksi minyak hampir mencapai 8.000 barel per hari di tahun 2022.

Dari jumlah tersebut, kabupaten terbungsu di Riau ini hanya menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan perhitungan harga minyak 60 dollar (US) per barel.

"Saya mendukung penuh perjuangan Bupati Meranti Muhammad Adil yang baru-baru ini menyatakan daerah penghasil seperti Meranti, DBH-nya sangat kecil sekali. Padahal kita termasuk kabupaten termiskin dan daerah perbatasan di Riau," katanya, Kamis (15/12/2022).

Ia memandang aturan yang mengatur pembagian DBH Migas belum sepenuhnya adil bagi daerah penghasil. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 85 persen untuk pemerintah pusat dan 15 persen untuk pemerintah daerah.

"Harusnya paling tidak, bagi hasil bisa menjadi 50 persen untuk daerah penghasil dan 50 persen untuk pusat. Kalau 15 persen, apa yang mau kita bangun di Riau ini. Contohnya Meranti hampir 41 ribu lebih penduduk bergantung nasib di Malaysia, kalau tidak bekerja di sana mau makan apa," kata politisi PAN itu.

 

Ia menilai persoalan ini bisa menjadi refleksi khususnya bagi kabupaten kota lainnya di Riau.

Untuk itu, ia mengajak kepala daerah, gubernur, bahkan anggota DPR RI dapil Riau untuk mendukung agar aturan pembagian DBH dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah pusat.

"Saya berharap para kepala daerah di Riau, baik itu bupati, walikota, Gubernur Riau hingga anggota DPR RI asal Riau bisa saling bahu-membahu dan mendukung perjuangan ini. Di sini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kita diam saja, minyak makin lama makin habis. Kalau tidak dari sekarang kapan lagi kita mau mensejahterakan masyarakat Riau," ujarnya.

"Sehingga dengan ini, aturan DBH migas bagi daerah penghasil seperti Riau ditinjau kembali. Karena porsi sangat jauh sekali dengan yang didapat oleh Riau. Padahal di Riau ini masih banyak infrastruktur yang sangat minim, bahkan ada daerah yang tidak ada sama sekali merasa dampak pembangunan," tambahnya.

Pemerintah pusat, lanjut dia, harusnya memperhitungkan dan memberikan perhatian lebih kepada daerah perbatasan seperti Kepulauan Meranti, Bengkalis, Dumai, Siak, Inhil dan Rohil. Infrastruktur jalan dan beberapa sektor lainnya di daerah tersebut masih sangat minim.

"Saya merasakan itu, karena saya tinggal di daerah perbatasan yakni Pulau Rangsang, yang berbatasan langsung dengan Malaysia," pungkasnya. 
 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews