Meranti, Batamnews - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil marah ke Kementerian Keuangan soal dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) yang menurutnya tidak adil.

Hal itu pun menuai polemik dan kontroversi. Banyak yang merespons pernyataan dari Bupati Adil itu, salah satunya pengamat politik, Rocky Gerung.

"Saya berkali-kali ke Riau dan memang melihat ada kemiskinan di situ. Padahal di atas tanahnya ada sawit, artinya sumber uang. Di bawah tanahnya ada minyak, juga sumber uang. Jadi di atas tanah dan di bawah tanah Riau itu adalah kekayaan, tapi dia hanya bisa menonton kekayaan itu pergi ke Jakarta," ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube miliknya, Selasa (13/12/2022).

Baca: Gusar Bupati Meranti, Ancam Angkat Senjata hingga Gabung Negeri Jiran Malaysia

Tindakan Adil yang berang dan bersifat terlalu terang-terangan mengancam untuk keluar dari NKRI menurut dia ialah hal yang masuk akal.

"Itu hal yang masuk akal. Bukan sekedar karena otonomi daerah, tapi karena fakta ketidakadilan. Surplus di Riau itu disedot ke pusat dan tidak kembali ke Riau," katanya.

Hal itu pula yang menjadi pemicu kemarahan Adil dalam forum resmi itu. Rocky menilai, gusarnya Bupati Meranti bukan soal kemarahan politik, melainkan kemarahan sosial ekonomi yang sudah beranak-pinak.

Baca: Sebut Kemenkeu Berisi Iblis dan Setan, Mendagri Tito Tegur Keras Bupati Meranti

Ia menyebut, bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan itu karena banyak kepentingan politik yang menginginkan Riau itu jadi tempat menguras kekayaan alam tanpa mengembalikan hak yang harusnya didapat.

"Cara negara mengasuh rakyat menyebabkan kemarahan. Bupati Meranti merasa bahwa dia dipilih dengan legitimasi kuat, dia mulai mempersoalkan. Kalau gubernur nanti diangkat oleh presiden tanpa legitimasi, itu artinya bagian-bagian demokrasi keadilan sosial justru akan membahayakan politik di Meranti," kata Rocky.

Sebelumnya, di depan pejabat Kemenkeu, Bupati Adil mengancam angkat senjata senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.

Baca: Sederet Kontroversi Bupati Meranti Muhammad Adil, Pernah Tolak Kunker Gubernur hingga Ucapan Iblis

Pernyataan itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Riau, pada 9 November lalu.

Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya.