Meranti, Batamnews - Sikap dan pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil yang menyebut isi Kemenkeu 'iblis-setan' menuai kontroversi.

Hal tersebut disampaikan dia ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu, Luky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022) lalu.

Kemarahan Adil dalam Rakor itu terkait dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) untuk Meranti.

Adil bukan kali ini saja menuai kontroversi. Ia beberapa kali kerap jadi sorotan karena sikap yang dinilai kontroversial.

Baca juga: Sosok Bupati Meranti Muhammad Adil yang Viral Tuding Kemenkeu Berisi Iblis

Berikut Sederet Sikap Kontroversi Adil Sejak Menjabat jadi Bupati Meranti.

1. Timbun Abrasi dengan Limbah

Adil pernah menggunakan sampah untuk menimbun abrasi di Pantai Mekong, Kecamatan Tebingtinggi Barat pada Agustus silam. Ia menggunakan sampah organik dan anorganik rumah tangga yang dibawa dari TPA Gogok ataupun langsung dari Selatpanjang untuk ditimbun ke bekas abrasi.

2. Tolak Kunker Gubernur Riau ke Meranti

Dia pernah menolak Kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Riau Syamsuar yang rencananya mengunjungi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Rumbio Nusa Mandiri, di Desa Bagan Melibur, Meranti, pada Jumat (14/10).

Baca juga: Babak Baru Perseteruan Bupati dan Eks Bupati Meranti: Lapor Polisi Sampai Dugaan Tipikor

3. Seteru dengan Mantan Bupati Meranti hingga Tempuh Jalur Hukum

Adil juga pernah melaporkan Bupati Meranti terdahulu, Irwan Nasir ke polisi, pada Senin (21/11/2022). Ia memolisikan Irwan lantaran berseteru di WhatsApp Group.

4. Adil Diduga Pernah Hasut Camat-Lurah Absen di Rakor Mendagri

Bupati Adil juga diduga pernah menghasut Camat hingga Lurah untuk absen di Rakor bareng Mendagri, pada Selasa (8/11/2022). Bahkan, sampai-sampai Mendagri Tito Karnavian menegur Adil.

5. Sebut Isi Kemenkeu 'Iblis-Setan'

Dan terbaru, ia menyebut isi Kemenkeu 'iblis-setan' dihadapan Luky Alfirman dalam Rakor Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022).