Jakarta - Partai Demokrat menuding wacana presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden yang kembali digaungkan merupakan titipan dari penguasa. Alasannya, wacana itu terus digaungkan pejabat pemerintah dan petinggi lembaga negara.

Teranyar, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet merespon dalam rilis lembaga survei Indikator Politik yang mana kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat yakni 73,5 persen. Dia menyebut, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah ada keterikatan dengan keinginan masyarakat untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kuat dugaan pernyataan Bamsoet yang terbaca sebagai bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan Presiden atau Jokowi 3 periode adalah titipan dari penguasa, mengingat belum lama berselang Ketua DPD RI Pak La Nyalla juga memberikan pernyataan yang senada," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Minggu (11/12/2022).

Baca juga: Roby Jadi Bupati Definitif, Partai Demokrat Usulkan Ahdi Muqsith sebagai Wakil Bupati Bintan

Dia menilai, jika hal tersebut benar terjadi akan berbahaya. Sebab, satu per satu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan pengkhianatan reformasi.

"Ini adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut, karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan," ujarnya.

Dia mencontohkan, saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengungkapkan big data dan menyebut masyarakat menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Pilih Mundur, Asnah Sebut Partai Demokrat Tak Sesuai Harapan

Kemudian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan masa jabatan. Lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang juga menyampaikan hal yang sama atas nama aspirasi rakyat.

"Ini menjelaskan bahwa Pak Jokowi tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya 2 periode saja sebagaimana diperintahkan konstitusi. Selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan," tegas Kamhar.

Dia pun berharap agar Ketua DPR RI Puan Maharani tidak ikut dalam putaran untuk melenggangkan kekuasaan dengan cara perpanjangan jabatan presiden.

"Kita percaya dan menaruh harapan besar Mbak Puan selaku Ketua DPR-RI tak akan mudah ditekan dan ikut-ikutan mendukung perpanjangan masa jabatan ini," ucapnya.

"Berbagai survei terkait ini telah dilakukan dan hasilnya rakyat tak menghendaki penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Sebagai wakil rakyat sebaiknya Bamsoet jangan pernah berniat apalagi bertindak mengkhianati rakyat," imbuh Kamhar.