Batam, Batamnews - Pengelolaan maupun distribusi air bersih yang semakin buruk di Kota Batam, Kepulauan Riau, membuat masyarakat berang. Warga yang terdampak, pun sempat melakukan aksi di Kantor BP Batam.

Anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging melontarkan kritik untuk pengelola air bersih di Batam. Bukan hanya soal regulasi, tapi juga pengelolaannya.

Dia menyebut, secara regulasi BP Batam menunjuk operator atau pengelola air. BP Batam juga mengetahui berapa kebutuhan, apa yang dibutuhkan dan bagaimana menyiapkan kebutuhan air untuk masyarakat.

"Pasca peralihan dari ATB ke PT Moya atau konsorsium, masyarakat melihat, silahkan BP Batam menunjuk siapapun pemenang pengelola air bersih, tapi masyarakat hanya ingin mendapatkan pelayanan air bersih yang maksimal dari itu," kata dia, Selasa (8/11/2022) malam.

Baca: Enggan Tandatangani Petisi Pendemo, Wako Rudi: Saya Berjanji Secara Lisan!

Ia berpendapat, hampir setahun ini volume air di Batam semakin mengecil, kualitas air yang semakin buruk dan terhalangnya beragam aktivitas masyarakat karena keterbatasan air bersih.

"Yang terpenting dari itu, baik BP Batam maupun konsorsium, masyarakat itu membayar air, jadi ini bukan free. Kalau bayar saja kualitasnya seperti itu, bagaimana jika gratis? Kami mengatakan ini sangat buruk, BP Batam harus serius menangani ini," ujar Uba.

Selain itu, ada kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Beberapa perusahaan di Tanjunguncang dapat menikmati pelayanan atau distribusi air bersih yang maksimal. Padahal, masyarakat juga membayar untuk itu.

"Di sini terulang lagi diskriminasi yang dilakukan BP Batam terhadap distribusi air bersih. Bahwa kebutuhan industri harus disuplai tapi kebutuhan masyarakat juga harus dimaksimalkan. Jangan sampai kebutuhan masyarakat ini dikorbankan hanya karena kepentingan industri yang memang pembayaran air nya lebih mahal. Saya kira tak ada pembenahan ke situ," katanya.

Baca: BP Batam Digeruduk Warga Tanjunguncang Protes Air Bersih, Warga: Kami Tak Butuh Nomor WA!

Selanjutnya, indikasi pelanggaran HAM....

Uba juga menyinggung soal indikasi pelanggaran hal asasi manusia (HAM) yang dilakukan BP Batam karena gagal mendistribusikan air yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Dengan amanat yang diberikan negara ke BP Batam dan BP Batam tak mampu menjalankan amanat tersebut, ini bukan saja gagal secara konstitusional tetapi juga mengandung pelanggaran HAM karena air itu kebutuhan dasar," ujar Uba.

Baca: BP Batam Didemo, Warga Mengaku Begadang Sampai Sakit Tampung Air Tengah Malam

BP Batam, lanjutnya, harus bisa menjawab dan memberikan kepastian. Jadi tidak bisa berspekulasi banyak. "Kalau memang kenyataannya pipa yang buruk dan lain sebagainya, buka saja ke publik," kata Uba.

Ia berharap, hal ini jadi bahan evaluasi dan semacam catatan penting untuk BP Batam. Uba juga menganggap dalam persoalan penanganan air bersih, BP Batam sudah gagal.