Tanjungpinang, Batamnews - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Adi Prihantara memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Jumat (14/10/2022).

Hadir dalam rapat tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kepri, Luki Zaiman Prawira, para Kepala OPD penghasil dan OPD Pendukung atau yang mewakili, serta para pimpinan BUMD Kepri.

Rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pada pertemuan dengan Sekda Adi dan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri beberapa waktu yang lalu. Gubernur ingin agar sumber-sumber PAD yang telah ada untuk dioptimalkan, serta potensi sumber PAD baru yang kemungkinan dapat dikembangkan.

Baca juga: Sukseskan Regsosek 2022: Gubernur Ansar Jadi yang Pertama di Kepri Disurvei Petugas BPS

Sekda Adi di awal rapat mengajak semua peserta untuk mengubah pola pikir. Menurutnya selama ini ketika pembahasan anggaran, tidak pernah berfikir persoalan pendapatan, hanya belanja saja.

"Mari semua berdiskusi membuka jalan, bagaimana capaian kinerja OPD dapat meningkat, maka seluruh kegiatan harus dapat dilaksanakan. Nah kuncinya bagaimana mencari pendapatan," ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Sekda Adi menyampaikan 3 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama menganalisis potensi PAD dengan kewenangan provinsi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sumber PAD serta yang terakhir menganalisis strategi pemanfaatannya.

"Adapun sumber PAD yang ada dan perlu dioptimalkan  terdiri dari penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," jelasnya.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Tampung Aspirasi dan Tebar Beragam Bantuan di Kepri

Khusus bagi BUMD Kepri, PAD nya masuk dalam kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sekda Adi berpesan, langkah awal yang harus dilakukan untuk membenahi perusahaan adalah menyusun rencana strategis bisnis.

"Selain itu utamakan 'Good Corporate Governance', karena itu merupakan ukuran kesehatan dari sebuah corporate pemerintah. Tujuan umumnya 1, yakni profit. Kemudian kebijakan internal yang diatur berdasarkan SOP," katanya.

Kemudian Sekda Adi memberikan kesempatan kepada tiap-tiap OPD penghasil dan OPD Pendukung OPD Penghasil untuk memberikan gagasan dan ide potensi-potensi PAD baru yang dapat dikembangkan oleh instansinya masing-masing.