Bintan, Batamnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Hanafi Ekra meminta agar pemerintah meninjau kembali atau bahkan mencabut kebijakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Ia menyebut, sebelum diputuskannya harga BBM naik pada 3 September lalu, ia yang tengah melakukan reses di wilayah daerah pemilihan (Dapil) Bintan-Lingga ini mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakat, terutama terkait kenaikan BBM.

"Masyarakat menyampaikan kepada kami agar pemerintah tidak merealisasikan wacana kenaikan harga BBM. Karena jelas akan berefek langsung bagi naiknya harga bahan pokok dan biaya operasional nelayan di Bintan-Lingga," ujar Hanafi.

Baca juga: Tidak Pro Rakyat, PKS Kepri Desak Pemerintah Cabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM

Dia juga berharap Pemprov Kepri bisa mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi efek naiknya harga BBM ini. Misalnya tarif transportasi, naiknya harga kebutuhan pokok dan efek sosial juga seperti tingkat kriminalitas.

"Tanpa dinaikkan harga BBM, barang-barang kita saja relatif tidak stabil harganya, cenderung naik. Apalagi ini sekarang kebijakan menaikkan harga BBM ini tentu akan berdampak luas baik sisi ekonomi maupun sisi sosial," cetus dia.

"Bantuan langsung tunai yang diwacanakan pemerintah saya yakini tidak akan mampu menutupi luka masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang, jadi saya minta kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat ini segera dicabut atau ditinjau ulang," pungkas Hanafi Ekra.