Buruh Ingatkan Pemko Batam Kenaikan Harga BBM Bisa Picu Inflasi Hingga 6 Persen

Buruh Ingatkan Pemko Batam Kenaikan Harga BBM Bisa Picu Inflasi Hingga 6 Persen

Buruh berorasi di depan Kantor Wali Kota Batam menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. (Foto: Margaretha/batamnews)

Batam, Batamnews - Massa buruh yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)  melanjutkan aksi demonstrasi ke depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (6/9/2022). 

Sebelumnya massa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pertamina wilayah Kepri di Batam. 

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon mengatakan aksi demo yang mereka untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka memperkirakan kenaikan BBM dapat berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. 

“Akibatnya daya beli masyarakat menjadi turun,” ujar Ramon. 

Sedangkan upah minimum kota (UMK) tidak mengalami kenaikan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, UMK mengalami kenaikan hingga 2-5 persen per tahun. 

Baca: Buruh Batam Serahkan Petisi Tolak Kenaikan Harga BBM ke Pertamina

Selain itu, kenaikan harga BBM juga diperkirakan akan menaikkan angka inflasi hingga 6 persen.

Selanjutnya, kenaikan BBM juga akan berdampak pada biaya produksi industri juga mengalami kenaikan. Akibatnya, akan ada efisiensi dan melakukan pengurangan pekerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

“Hal itu diperkirakan terjadi, akan ada PHK,” katanya. 

Ramon juga menambahkan dari hasil diskusi dengan pengusaha, tarif listrik akan mengalami kenaikan. 

Kepada Pemerintah Kota Batam, pihaknya meminta agar Pemko dapat menyurati perusahaan untuk menyediakan transportasi bagi para pekerja. 

Tujuannya, menghindari kecelakaan lalu lintas, menghindari tindakan kriminal dan memanfaatkan infrastruktur yang dibangun oleh Pemko itu sendiri. 

“Kami juga meminta agar Pemko Batam dapat menjaga harga sembako agar tidak naik, dan mengadakan lagi pasar murah,” kata dia. 

Baca: Imbas Kenaikan BBM Terhadap Inflasi, Pemko Batam Antisipasi Penurunan Daya Beli Masyarakat 

Pihaknya juga akan melanjutkan aksi demonstrasi ke depan Kantor DPRD Batam. Pihaknya meminta agar dewan dapat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan memanggil pihak Pertamina. 

“Agar DPRD dapat melakukan pengawasan, khususnya terhadap Pertamina, karena tadi kami minta data ke Pertamina terkait supply demand mereka, tidak bisa disampaikan,” ucapnya.
 

(ret)
Komentar Via Facebook :