Batam, Batamnews - Pemko Batam, Kepulauan Riau (Kepri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kali.

Sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepri.

"Alhamdulilah, Pemerintah Kota Batam telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut dan semoga Pemerintah Kota Batam dapat mempertahankan opini ini pada masa yang akan datang," ujar Rudi, dalam rapat paripurna DPRD Batam, Kamis (2/6/2022).

Dengan memperoleh opini tersebut secara umum laporan keuangan Pemko Batam sudah sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Pencapaian opini ini merupakan hasil usaha dan komitmen bersama antara pemerintah dengan DPRD setempat serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
 
Atas prestasi tersebut, Pemko Batam telah mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 25.781.460.000,00.

"Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Batam," ujar Rudi.

Dijelaskan Rudi capaian pihaknya tersebut tentu juga atas dukungan DPRD Batam. Selama ini, baginya, dewan kerap memberikan dukungan dan kerjasama sehingga laporan keuangan Pemko Batam tahun anggaran 2021 mendapat opini WTP kembali.
 
"Di samping itu, diharapkan juga laporan keuangan ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban, melainkan dapat juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran," katanya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam yang telah melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP yang berbasis akrual.
 
Meskipun Pemko Batam telah mendapatkan Opini WTP dari BPK RI Kepri, ia mengakui masih ada catatan yang harus menjadi perhatian serius bagi pihaknya.

"Hal ini akan menjadi perhatian kami untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kota Batam dalam tata kelola keuangan pada masa yang akan datang," katanya.