Jakarta - Pemulihan ekonomi yang lebih cepat pasca pandemi Covid-19 serta panasnya geopolitik antara Rusia dan Ukraina turut mengerek permintaan terhadap komoditas energi. Hal ini lantas berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai bahwa permintaan energi pasti akan naik. Oleh sebab itu pada sisi konsumen, rasionalitas menggunakan energi perlu ditingkatkan.

Baca juga: Mahasiswa Resah Kenaikan PPN, BBM Pertamax Bisa Picu Kenaikan Sembako

"Kalau tidak perlu naik kendaraan pribadi, cari alternatif lain untuk bepergian. Hemat listrik untuk kurangi tagihan dan sebagainya," kata Fabby via CNBC Indonesia Kamis (14/4/2022).

Namun demikian, yang harus dipastikan pemerintah adalah kebutuhan energi yang mendasar, listrik dan bahan bakar untuk memasak tetap tersedia serta terjangkau bagi penduduk miskin. Ini artinya subsidi masih diberikan secara terbatas dan tepat sasaran.

Fabby menyadari rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite-Solar, Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 Kg, hingga tarif listrik saat ini memang sudah tak bisa dibendung. Terutama di tengah kenaikan komoditas energi dunia saat ini.

Baca juga: Catat! Pertamina Jamin Ketersediaan BBM di Kepri Hingga Lebaran

Menurut dia kenaikan ini memang tidak terhindarkan lagi karena harga komoditas telah naik tajam sejak tahun lalu. Upaya pemerintah untuk mencoba menahan kenaikan harga menurutnya sudah cukup sulit.

"Pemerintah sudah mencoba menahan tetapi sepertinya sudah sulit mempertahankan harga yang rendah, tapi ada konsekuensi anggaran pemerintah akan habis untuk subsidi," katanya.

Fabby pun menyarankan supaya pemerintah melakukan komunikasi yang lebih intensif ke publik. Bahkan jika perlu Presiden sendiri yang bicara soal ini, bukan saja menteri-menterinya.