Mendag Mau Tambah Kuota Minyak Goreng Rp 14 Ribu Jadi 2,4 Miliar Liter

Mendag Mau Tambah Kuota Minyak Goreng Rp 14 Ribu Jadi 2,4 Miliar Liter

Ilustrasi

Jakarta, Batamnews - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut bahwa pemerintah akan kembali menggelontorkan 1,2 miliar liter minyak goreng Rp14 ribu ke masyarakat jika masih tinggi selama enam bulan ke depan.

Dengan demikian, total yang siap disebar menjadi 2,4 miliar liter minyak goreng.

Saat ini, Lutfi menjelaskan pemerintah baru menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter. Kebijakan ini diambil karena harga minyak melonjak hingga Rp20 ribu per liter beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Batam Kecipratan Program 11 Juta Liter Minyak Goreng, Berikut Harga Per Liter

"Kami prediksi harga melandai dan stabil selama 6 bulan ke depan, jika (masih) lanjut (naik) jadi total 2,4 miliar liter (yang akan digelontorkan)," kata Lutfi saat ditemui di kawasan Museum Fatahillah, Jakarta Barat, Rabu (12/1/2022).

Lutfi mengatakan 1,2 miliar liter minyak goreng akan disebar selama Januari sampai Juni 2022 mendatang. Pemerintah akan mulai menggelontorkan minyak goreng pada akhir pekan ini.

Sementara, pemerintah akan mendistribusikan minyak goreng kemasan sederhana Rp14 ribu per liter di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi akan dilakukan di pasar modern dan pasar tradisional.

Baca juga: Harga Minyak Goreng di Korut `Meroket` Jadi Rp 718 Ribu per Liter

Untuk tahap awal, pemerintah akan menunjuk lima produsen minyak goreng sebagai pelaksana produksi minyak goreng Rp14 ribu per liter. Ke depan, Lutfi memastikan produksi minyak goreng akan dilakukan oleh 70 industri dan 225 packer.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyediaan minyak goreng Rp14 ribu per liter merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan memanfaatkan dana pungutan sebesar Rp3,6 triliun.

"Dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga (pasar) ditambah dengan PPN (pajak penghasilan) sebesar Rp3,6 triliun. Komite pengarah juga memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran tersebut," kata Airlangga beberapa hari lalu.

(ruz)