Buruh Tolak UMK, Apindo Batam: Silahkan Unjuk Rasa, Tapi..

Buruh Tolak UMK, Apindo Batam: Silahkan Unjuk Rasa, Tapi..

Buruh melakukan unjuk rasa di GOR Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam terkait penolakan nilai UMK Batam 2022 dan UMP Kepri. (Foto: Yude/Batamnews)

Batam, Batamnews - Aksi demonstrasi para buruh menimbulkan gejolak baru di perusahaan-perusahaan industri di Batam. Kabarnya, akan ada aksi mogok kerja yang akan dilakukan oleh para pekerja.

Menyikapi hal ini, Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid menyayangkan tindakan tersebut, jika benar sampai terjadi.

Baca juga: Lantang Orasi Buruh di Batam, FSPMI: Harusnya UMK Naik Rp 120 Ribu

"Jadi memang sejak beberapa hari yang lalu beredar kabar bahwa akan ada aksi mogok kerja dan unjuk rasa kawan-kawan buruh dan pekerja di Batam. Kemudian Apindo Batam membuat Surat Edaran kepada seluruh perusahaan anggota Apindo agar tidak menimbulkan salah tafsir," katanya, Senin (6/12/2021). 

Aksi mogok kerja itu tidak dibenarkan dalam menolak UMK Batam karena bukan terjadi akibat gagalnya perundingan. Sebab menurut Rafki, dalam UU 13/2003 syarat sahnya mogok kerja itu dilakukan akibat gagalnya perundingan.

Sementara untuk nilai UMK merupakan amanah dari PP 36/2021 tentang Pengupahan. Sehingga tidak dibenarkan melakukan mogok kerja. 

"Kalau aksi unjuk rasa yang dilakukan maka silahkan saja. Tapi jangan sampai mengganggu operasional perusahaan yang ada," ujar dia.

Iklim Investasi di Batam

Rafki membeberkan bahwa pihaknya mendapat laporan jika akan ada aksi sweeping oleh para buruh ke perusahaan-perusahaan di Batam. Jika itu terjadi, ia meyakini bisa terjadi gangguan bagi para investor.

 

"Kita sayangkan kalau ini (sweeping) benar dan akan dilakukan karena akan mengganggu iklim investasi di Batam. Investor bisa ketakutan dan kemungkinan akan mengevaluasi lagi investasinya di Batam," katanya.

Maka dari itu, Apindo Batam mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan mencegahnya. Karena saat ini Kota Batam sangat membutuhkan investasi akibat dari pandemi Covid-19 yang membuat angka pengangguran melonjak sangat tinggi.

"Kepada rekan-rekan pekerja atau buruh yang melaksanakan aksi unjuk rasa, kita imbau untuk tertib dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan tidak mengganggu operasional perusahaan yang ada. Karena menjaga Batam sebagai daerah tujuan investasi penting adalah tugas kita bersama," ujar Rafki.

Baca juga: Aksi Buruh Tentang UMK, Separo Batam Macet Total!

Di ceritakan Rafki, dulu sweeping banyak dilakukan sekitar tahun 2013-2014. Akibatnya, di 2015 dan 2016 banyak investor hengkang dari Batam. Imbas dari itu, pertumbuhan ekonomi Batam juga ikut melempem.

Tercatat ada 50 perusahaan yang hengkang di tahun 2015. Lalu diikuti sebanyak 64 perusahaan yang keluar dari Batam pada 2016 silam. 

"Pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2016 hanya tinggal 2 persen saja. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional waktu itu masih di atas 5 persen. Jadi ekonomi kita baru akan bangkit di tahun 2019 namun tahun 2020 dihantam Covid-19. Sekarang juga ada tanda-tanda akan bangkit. Jadi jangan sampai kita sendiri yang menghambatnya dengan melakukan aksi sweeping," ujar Rafki.

(jun)
Komentar Via Facebook :